Oleh: Marwanto Harjowiryono

Dosen STAN, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Menkeu Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN 2024, Senin (03/1) menyampaikan bahwa APBN 2024 telah berhasil dieksekusi dengan sangat baik. Dalam situasi  ketidakpastian global,  APBN telah mampu bekerja keras dalam meredam gejolak, serta mampu melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan fiskal yang sehat

Defisit APBN 2024 dapat dikendalikan pada  level   yang rendah, sama dengan  yang ditargetkan awal tahun, yakni 2,29 persen terhadap PDB. Bahkan secara absolut defisit hanya  mencapai Rp 507,8 triliun, yang lebih rendah dari target defisit awal tahun, sebesar Rp 522,8 triliun.

Lebih lagi, keseimbangan primer (primary deficit)  berada pada level lebih baik dari perkiraan awal, yakni mencapai Rp 19,4 triliun atau 18,9 % lebih baik dari perkiraan  awal . Kinerja  baik ini berkat kinerja pendapatan negara yang relatif kuat, mencapai  Rp2.842,5 triliun (1,4% lebih tinggi dari rencana awal), meskipun belanja negara lebih tinggi dari rencana, yakni sebesar Rp3.350,3 triliun (8% lebih tinggi).

Padahal dalam perjalannya, APBN 2024 dikhawatirkan akan memburuk mengingat berbagai kondisi global yang tidak menentu seperti terjadinya dampak  El Nino, meningkatnya harga pangan, suku bunga yang tetap bertengger tinggi, melemahnya ekonomi  dunia,  dan geopolitik yang memanas. Ternyata kinerja pendapatan negara berhasil membaik, meskipun belanja negara membengkak, seperti yang diperkirakan dipertengahan tahun.

Pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan  tidak tercapai penuh dan lebih rendah  4,3% dibawah target awal, namun PNBP mampu meningkat 17,8% lebih tinggi. Kinerja APBN 2024 telah berhasil dikelola dengan baik, dan memberikan kepercayaan dan modal dasar  untuk  APBN 2025  agar  lebih mampu melindungi rakyat seraya tetap mampu menjadi sock absorber gejolak perekonomian, dan agent of development dalam perekonomian.

Di sisi belanja, APBN 2024 mampu berperan  sebagai shock absorber untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan tersebut  dilakukan antara lain melalui bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan (SPHP), subsidi energi dan kompensasi (BBM, Listrik, LPG, Pupuk), bansos (PKH, PIP, KIP Kuliah, Sembako, dan PBI JKN), Program KUR (akses pembiayaan UMKM), dukungan sektor perumahan.

Selain itu, belanja negara juga diarahkan  untuk mendukung agenda pembangunan (agent of development). Kebijakannya dilakukan melalui program penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan SDM unggul, pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta PSN dan dukungan untuk IKN.

Pada sisi lain, kebijakan  TKD berhasil  diarahkan untuk mendorong kualitas layanan publik, pengurangan kesejangan antar pusat daerah dan antar daerah, serta peningkatan kemandirian daerah (diantaranya  BOS dan BOK, DAK, DID ).

Secara keseluruhan, kualitas belanja negara terus ditingkatkan melalui efisiensi belanja operasional, serta  fokus mendukung program prioritas,  dan berorientasi pada hasil.

Di bidang pembiayaan defisit, APBN 2024 telah menorehkan kinerja  menurunkan utang. Defisit dapat dipertahankan pada level 2,29%, sama dengan target  APBN. Namun yang menggembirakan adalah bahwa pembiayaan utang dapat diturunkan hingga Rp91,5 triliun. Kebehasilan ini berkat bauran kebijakan pembiayaan utang yang terkendali dan pembiayaan non utang yang produktif dan efektif. Malahan, APBN 2024 mampu membentuk SILPA sebesar Rp45,4T yang dapat digunakan sebagai buffer pembiayaan  APBN 2025.

Kinerja yang baik ini, berkat sinergi seluruh stake holder negara, meski situasi global dalam ketidak pastian, serta situasi dalam negeri menghadapai masa transisi pemerintahan. Situasi ini perlu terus dipertahankan dan malah ditingkatkan untuk pelaksanaan APBN 2025.