NERACA

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pemberian peran lebih besar kepada swasta di proyek infrastruktur dapat membantu untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.

"Sebetulnya kami sudah mulai dari tahun ke tahun, karena itu bagus juga kemudian membantu kami untuk bertransformasi lebih cepat, untuk kemudian memperbaiki diri ke depan. Saya tadi bilang itu salah satu upaya untuk menurunkan ICOR," ujar Dody, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, jika swasta memiliki peran besar dalam proyek infrastruktur maka secara otomatis akan diawasi bukan hanya oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya seperti kejaksaan, KPK, BPK dan BPKP namun juga oleh mitra sendiri yakni pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Kendati demikian, pemerintah masih tetap hadir dalam proyek infrastruktur yang menyangkut perlindungan kepada rakyat. Dody juga sedang mengkaji terkait pemberian peran yang lebih besar kepada swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur agar sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kalau di luar negeri di mana-mana bendungan itu milik swasta lho, tidak ada yang milik pemerintah. Cuma saya lagi mengkaji, kalau kita begitu apakah melanggar undang-undang tertentu tidak, kita punya undang-undang sumber daya air, apakah kita melanggar peraturan pemerintah tidak, gitu-gitu lho. Jadi secara tata kelola (governance), apapun yang kita kerjakan secara governance itu harus benar sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ujar Dody.

ICOR adalah rasio yang menunjukkan efisiensi investasi suatu negara dalam menghasilkan output ekonomi. Makin rendah nilai ICOR, artinya investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto membantah bahwa pemerintahannya menghentikan pembangunan proyek infrastruktur di dalam negeri.

Presiden menegaskan bahwa ia akan memberikan peran yang lebih besar pada perusahaan swasta dalam membangun proyek infrastruktur, daripada menugaskan pada kementerian ataupun BUMN.

Sementara itu, peran pemerintah lebih bertumpu pada proyek inti yang menyangkut pada perlindungan rakyat. Kepala Negara menjelaskan bahwa proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara akan diserahkan pada perusahaan swasta untuk membangunnya.

Menurut Presiden, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur, sehingga diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.