Oleh: Achmad Nur Hidayat

Ekonom UPN Veteran Jakarta

Pengalihan subsidi BBM dan listrik ke bantuan langsung tunai (BLT) merupakan kebijakan yang bertujuan baik, yakni untuk mengarahkan subsidi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, kebijakan ini justru berisiko besar jika dilaksanakan saat ini, terutama karena kondisi ekonomi yang belum stabil dan daya beli masyarakat yang masih rapuh.

Data terbaru dari survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan penurunan indeks keyakinan konsumen, khususnya pada aspek kondisi ekonomi saat ini, yang mengindikasikan ketidakstabilan daya beli masyarakat, terutama pada kelas menengah dan menengah bawah.

Daya beli kelas menengah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak utama konsumsi rumah tangga. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah saat ini sedang tertekan.

Berdasarkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari BI (Oktober 2024), komponen "Penghasilan Saat Ini" menurun dari 122,4 di bulan sebelumnya menjadi 117,9. Selain itu, komponen "Ketersediaan Lapangan Kerja" turun dari 108,2 menjadi 104,7, dan "Pembelian Barang Tahan Lama" turun dari 111,0 ke 107,0.

Penurunan ini menandakan bahwa masyarakat, termasuk kelas menengah, merasakan adanya tekanan dalam hal pendapatan dan kesempatan kerja, serta menurunnya kemampuan untuk melakukan pembelian barang tahan lama.

Kenaikan harga BBM akibat pengalihan subsidi akan semakin menekan daya beli kelas menengah yang sudah rapuh, menyebabkan mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga BBM juga akan langsung mempengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang, yang kemudian dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM cenderung bersifat luas, karena hampir semua sektor ekonomi terhubung dengan penggunaan bahan bakar. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) untuk Oktober 2024 masih menunjukkan optimisme dengan angka di atas 100, tetapi optimisme ini bisa turun jika inflasi melonjak dan daya beli masyarakat semakin lemah.

Pengalihan subsidi BBM ke BLT bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan lebih tepat sasaran dan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Namun, BLT memiliki keterbatasan dalam mengimbangi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. BLT yang diberikan pemerintah biasanya hanya menutup sebagian kecil dari kenaikan biaya hidup, terutama jika inflasi melonjak.

Masyarakat kelas menengah-bawah, yang penghasilannya pas-pasan, akan merasa tertekan karena BLT yang mereka terima mungkin tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal.

Kebijakan yang menyebabkan kenaikan harga BBM sering kali mendapat reaksi keras dari masyarakat. Jika pengalihan subsidi dilakukan saat ini, ada risiko ketidakpuasan sosial yang lebih besar, terutama dari kelas menengah yang merasa terabaikan.

Kelas menengah yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi akan merasa tertekan dengan kenaikan harga BBM yang langsung mempengaruhi pengeluaran rumah tangga mereka. Selain itu, jika penyaluran BLT tidak berjalan lancar atau terjadi kebocoran, ketidakpuasan publik akan meningkat, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Indonesia saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kebijakan pengalihan subsidi BBM ke BLT berisiko menghambat pemulihan ini. Kelas menengah, yang merupakan kontributor utama dalam konsumsi domestik, akan mengurangi pengeluaran jika mereka tertekan oleh kenaikan harga.