NERACA

Jakrta – Stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton, pencapaian tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969. Lonjakan stok ini menjadi bukti nyata ketahanan pangan nasional yang kuat, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam sistem pangan global, meskipun menghadapi tekanan seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketika banyak negara mengalami tekanan pangan, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi dan stok secara signifikan.

“Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan angka serapan seperti ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” ujar Amran.

Dalam beberapa waktu terakhir, menteri-menteri yang membidangi pertanian dari berbagai negara berkunjung langsung ke Indonesia, mulai dari Malaysia, Jepang, hingga Chile. Negara-negara tersebut mengapresiasi capaian serta langkah strategis yang dilakukan Indonesia dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Potensi ekspor beras terbuka lebar mengingat capaian saat ini. Pemerintah turut mempertimbangkan negara-negara yang meminta pasokan beras ke Indonesia. Potensi terbesar datang dari negara tetangga Malaysia dengan catatan mempertimbangkan sudah terpenuhinya pasokan dalam negeri.

“Kami terima laporan B2B (business to business) bertandatangan meminta 24 ribu ton, ke Malaysia. Mereka sudah tandatangan, tapi nanti kita lihat ke depan,” ungkap Amran

Capaian ini menurut Amran tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang meliputi peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga dua kali lipat, reformasi sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran, serta penetapan harga gabah petani sebesar Rp6.500/kilogram (kg) yang memberikan kepastian dan insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi.

Kebijakan tersebut terbukti efektif terlihat dari lonjakan signifikan serapan beras lokal oleh Bulog. Hingga 31 Mei 2025 pukul 12.14 WIB, serapan mencapai 2,429 juta ton, pencapaian tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Angka ini melonjak lebih dari 400 persen dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir. Data ini mengindikasikan bahwa produksi dalam negeri tidak hanya meningkat, tetapi juga terserap secara besar-besaran langsung dari petani.

“Dulu, angka seperti ini baru tercapai dalam waktu satu tahun. Sekarang, kita sudah mencapainya hanya dalam lima bulan. Ini bukan sekadar progres, tapi lompatan besar,“ kata Amran.

Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa lonjakan serapan ini sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri, tanpa ada tambahan beras medium impor sejak awal tahun 2025.   

“Keberhasilan ini sepenuhnya berasal dari panen petani kita sendiri, tanpa campur tangan impor sama sekali. Masyarakat harus menyadari bahwa pencapaian ini merupakan buah kerja keras petani dan dukungan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat,” tegas Amran. 

Sementara itu produksi beras nasional pada periode Januari hingga Mei 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras mencapai 16,55 juta ton, naik 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras ini juga mendapat pengakuan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Dalam laporan terbarunya, USDA memperkirakan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di ASEAN, mengungguli Thailand dan Vietnam, serta melampaui target produksi pemerintah sebesar 32 juta ton.

Amran menyatakan lonjakan produksi beras memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menyumbang 10,52 persen terhadap PDB pada triwulan I 2025 secara year on year, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Amran menilai pencapaian ini menunjukkan kebijakan pemerintah yang mendukung produksi dalam negeri berjalan efektif. Dengan hasil tersebut, Indonesia semakin dekat dengan swasembada beras dan melangkah menuju kedaulatan pangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskanbahwa pemerintahan saat ini memiliki tekad kuat untuk mempercepat target swasembada pangan dari semula tahun 2028 menjadi paling lambat tahun 2026.

“Mulai tahun ini, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, dan garam. Kita akan kembalikan kejayaan pertanian nasional,” tegas Zulkifli.