NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat dukungan dari Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) dalam mengembangkan industri rumput laut dan udang dalam negeri. Dukungan tersebut melalui kolaborasi pelaksaan Project Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia Fase 2 senilai 2 juta Euro yang akan berlangsung sampai tahun depan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu Deputy to the Director General of UNIDO Ciyong Zou di Kantor KKP, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebutt diharapkan kerja sama tersebut dapat meningkatkan kualitas produksi rumput laut dan udang nasional.

“Untuk rumput laut dan udang kami sudah membangun modelingnya budidayanya di Wakatobi, dan Kebumen. Dengan kolaborasi bersama UNIDO kami harap semakin meningkatkan kualitas produksi dan daya saing produk yang dihasilkan,” ungkap Trenggono di Jakarta.

Tujuan utama proyek tersebut untuk memperkuat kontribusi rantai nilai rumput laut dan udang terhadap pembangunan ekonomi, mata pencaharian dan ekosistem agar tahan terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui dukungan kerjasama dengan UNIDO ini  diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan produk perikanan Indonesia melalui inovasi, diversifikasi, peningkatan kualitas, dan kepatuhan terhadap standar kualitas produk perikanan dan kelautan. 

Pelaksanaan proyek rumput laut dilakukan di Takalar, Jeneponto, Makasar, Maros (Sulsel), Wakatobi, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruna, Denpasar dan Karawang. Sedangkan untuk udang di Tarakan, Bulungan, Sidodarjo, Gresik, Pinrang, Barru, dan Lampung Selatan.

Trenggono menambahkan, pelaksanaan proyek hasil kolaborasi dengan Badan Khusus PBB tersebut sekaligus untuk mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan, hilirisasi, dan makan bergizi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengembangan teknologi pengolahan biostimulan rumput laut, budidaya udang, serta budidaya rumput laut jenis baru (Ulva) di beberapa wilayah percontohan.

KKP dan badan khusus PBB yang bermarkas di Vienna, Austria itu telah menjalin kerja sama sejumlah bidang sejak 2014. Kerja sama sebelumnya yakni melalui proyek SMART-Fish yang berjalan sejak 2014 hingga 2019. Kemudian proyek Global Quality and Standards Programmes (GQSP) Fase I dari 2019 hingga 2023.

Deputy to the Director General of UNIDO, Ciyong Zou mengaku terkesan dengan kerja sama yang sudah terjalin dengan KKP. Selain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, proyek yang dilaksanakan sekaligus sebagai upaya menahan laju perubahan iklim melalui kontribusi tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 

“Kami mendiskusikan segala hal untuk memperkuat kerja sama yang telah sukses terjalin dalam 10 tahun terakhir. Kami mendukung implementasi kebijakan yang mendorong perekonomian dan keberlanjutan,” ungkap Zou.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya turut membahas sejumlah isu lain seperti penguatan teknologi pengawasan berbasis satelit, pembangunan pelabuhan perikanan ramah lingkungan, hingga penguatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui program pendidikan, pelatihan dan riset. 

Lebih lanjut, KKP juga mendorong hilirisasi rumput laut. Diantaranya mulai dengan pendampingan kolaborasi pembudidaya rumput laut dengan unit pengolah rumput laut (UPRL) Koperasi Produsen Mina Agar Makmur.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo mengatakan, koperasi tersebut memiliki gudang dan tempat produksi rumput laut kering sebesar 300 ton perbulan, selama tahun 2024 mereka baru bisa menyerap 120 ton rumput laut dari pembudidaya perbulan. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar bagi pembudidaya untuk meningkatkan pasokan rumput laut ke koperasi tersebut, sekaligus memberikan peluang bagi koperasi untuk memperluas jangkauan kerja sama dan meningkatkan utilitas produksinya. 

"Hasil dari rumput laut kering tersebut dikirim ke UPI dan juga diolah menjadi produk olahan lainnya seperti mie kaca," jelas Budi di Karawang. 

Budi menjabarkan, pendampingan KKP terhadap koperasi dilakukan dalam bentuk pembinaan pengolahan dan pemasaran. Pada Jumat 24 Januari lalu menandai operasional perdana fasilitas penanganan pasca panen rumput laut sekaligus penandatanganan nota kesepahaman  antara koperasi dengan pembudidaya terkait penguatan rantai pasok dan pemasaran rumput laut yang juga disebut sebagai emas hijau perairan Nusantara.

Melalui kerja sama ini KKP tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya dan pelaku usaha rumput laut, tetapi juga turut serta dalam mendukung kemandirian pangan, hilirisasi perikanan dan peningkatan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami juga mengusulkan produk rumput laut bisa menjadi bagian dari MBG karena ketersediaan banyak dan gizinya juga luar biasa," ujar Budi.