NERACA

Jakarta – Pasca bergabung dengan aliansi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS), Indonesia disinyalir memiliki peluang untuk mengakses minyak dari Rusia dengan harga yang lebih murah. Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pihaknya masih menakar untung-rugi bagi Indonesia memasok minyak dari Rusia. “Sepanjang itu menguntungkan Republik Indonesia, bisa kita bicarakan. Kalau kita dapat lebih murah 20 dolar AS atau 22 dolar AS, kenapa tidak?” kata Luhut usai konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1).

Kendati begitu, Luhut mengatakan Indonesia akan tetap menyikapi dengan hati-hati soal hal tersebut. “Tentu kami hati-hati melihat ini dengan baik,” tuturnya.

Peluang RI menyuplai minyak Rusia dengan harga lebih murah salah satunya diungkapkan oleh Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta Achmad Nur Hidayat. Menurutnya, Rusia sebagai produsen minyak mentah utama dunia tengah menghadapai embargo dari beberapa negara barat.

Dengan keanggotaan BRICS, Indonesia mendapatkan potensi keuntungan khususnya dalam mengurangi defisit neraca perdagangan minyak dan gas (migas). “Keuntungan utama dari perdagangan minyak dengan Rusia adalah potensi harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar internasional. Embargo Barat terhadap minyak Rusia telah mendorong negara tersebut untuk menawarkan minyaknya ke pasar non-Barat dengan diskon yang signifikan,” ujar Achmad.

Selain itu, Achmad juga menyoroti peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor energi. Kerja sama kedua negara dapat membuka jalan untuk investasi dalam infrastruktur energi, pengembangan teknologi, dan transfer pengetahuan. Langkah ini mampu mendukung diversifikasi energi Indonesia dalam jangka panjang.

Namun, Achmad mengingatkan bahwa kerja sama ini tidak terlepas dari risiko. Mengingat adanya embargo dan sanksi yang diterapkan negara-negara Barat terhadap Rusia, salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses Rusia ke sistem pembayaran global seperti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) yang dapat menyulitkan transaksi perdagangan.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu mencari mekanisme pembayaran alternatif, seperti penggunaan mata uang lokal atau sistem pembayaran khusus. Namun, langkah ini juga berisiko memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara Barat yang juga merupakan mitra strategis Indonesia. Lebih lanjut, Achmad juga menyoroti risiko reputasi yang dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat.

“Terlibat dalam perdagangan minyak dengan Rusia di tengah situasi geopolitik yang kompleks dapat dipersepsikan sebagai dukungan terhadap kebijakan luar negeri Rusia yang kontroversial. Hal ini dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama di Barat, yang mungkin melihat langkah ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap Rusia,” tutur Achmad.

Guna memitigasi risiko, Achmad menyarankan pemerintah Indonesia memastikan bahwa kerja sama energi dengan Rusia dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Kebijakan yang jelas perlu dirancang untuk mengelola risiko, termasuk langkah mitigasi untuk menghadapi dampak negatif dari sanksi atau tekanan diplomatik ke depan.

Ia menambahkan, kerja sama ini harus dilakukan dalam kerangka yang mendukung kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Pada akhirnya, membuka perdagangan minyak dengan Rusia melalui BRICS memang berpotensi membantu menyeimbangkan defisit neraca perdagangan migas Indonesia dan menurunkan biaya energi domestik. Namun, kerja sama ini juga menuntut perencanaan yang matang, diplomasi yang hati-hati, dan komitmen untuk menjaga prinsip independensi kebijakan luar negeri Indonesia,” tutupnya.