NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah berencana melakukan impor gandum untuk pakan ternak agar tidak mengganggu produksi dalam negeri. Tahun (2025) ini produksi jagung diprediksi akan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi melakukan impor jagung, termasuk untuk pakan.

Namun demikian, dalam rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya, diputuskan untuk mengganti impor jagung dengan gandum, bila kebutuhan pakan tidak mencukupi.

"Semangat petani menanam jagung luar biasa, kita tidak ingin semangat itu luntur gara-gara kita impor bahan-bahan yang mengganggu produksi jagung. Oleh karena itu, nanti ada pengganti jagung untuk pakan itu, ada gandum. Gandum untuk pakan itu harganya murah," ujar Zulkifli mengutip laman Antara.

Zulkifli menegaskan, impor gandum tersebut khusus untuk pakan ternak, bukan gandum secara keseluruhan. Namun, keputusan impor ini harus diskusikan kembali dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).

"Impor harus diputuskan dalam rakortas, karena kalau itu banjir, nanti jagungnya kan nggak terserap oleh pabrik-pabrik, karena sudah diganti oleh gandum ternak. Nanti sama harganya anjlok lagi, petani jadi sulit lagi. Jadi itu perlu dirakortaskan," jelas Zulkifli.

Seperti diketahui, lanjut Zulkifli, bahwa produksi jagung untuk dalam negeri ditargetkan mampu mencapai 16,68 juta ton. Sedangkan kebutuhan jagung dalam negeri sekitar 13 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah telah memutuskan untuk tidak lagi mengimpor jagung untuk pakan ternak.

Terkait jangung, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan untuk membuka 1 juta hektare lahan baru guna meningkatkan produksi jagung di Indonesia. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan, target 1 juta hektar (ha) ini merupakan hasil kesepahaman antara Kementan dengan Satgas Pangan Polri yang telah dibagi ke 36 Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. 

Sudaryono, atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, target ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, khususnya jagung. 

“Target 1 juta ha yang dibagi habis ke 36 Polda. Nanti mekanismenya secara internal akan diputuskan. Bagimana membagi dengan Polresnya, approachment kepada pihak swasta atau pemilik lahan dan seterusnya untuk mencapai target 1 juta ha,” kata Mas Dar.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BUMN subsektor perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Bank-Bank Pemerintah Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Mas Dar menyampaikan bahwa setiap Polda akan mendapatkan bagian yang kemudian didistribusikan ke tingkat Polres dan pihak-pihak terkait, termasuk sektor swasta atau pemilik lahan.

Mas Dar menegaskan bahwa lahan yang ditargetkan untuk penanaman jagung ini adalah lahan baru yang belum terpakai untuk tanaman lain, seperti padi. 

"Ini tidak memakan target padinya. Padi yang sudah ditargetkan, entah itu padi gogo dan lain-lain terkait perberasan ini tidak tergerus karena target baru yang namanya jagung,” jelas Mas Dar. 

Selain itu, Mas Dar juga menekankan pentingnya adanya offtaker yang siap menyerap hasil produksi jagung, untuk menghindari masalah pembelian hasil panen.

Mas Dar juga berharap, agar Perum Bulog dan seluruh asosiasi perusahaan pengolah jagung ikut terlibat dalam program swasembada jagung ini.

"Jangan sampai kita produksi, kita target 1 juta (hektar), kita suruh orang nanam, BUMN nanam, semua orang nanam, semua sudah disediakan, panen bagus, kemudian offtake-nya yang berantakan,” ucap Mas Dar.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas kemungkinan pemanfaatan lahan perkebunan seluas 1,2 juta hektare yang dapat dijadikan lokasi untuk pengembangan jagung, termasuk lahan tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet, baik yang dikelola negara, swasta, maupun masyarakat. 

Mas Dar menyatakan bahwa jagung dapat tumbuh baik sebagai tanaman tumpang sari dengan tanaman perkebunan lainnya.

"Tadi sudah diidentifikasi secara global ada 1,2 juta hektare, tinggal nanti didetailkan, kebunnnya dimana, titik koordinatnya berapa, luas efektif yang bisa ditanami jagung berapa,” ujar Mas Dar.

Lebih lanjut, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengakselerasi program ketahanan pangan. Salah satunya berkontribusi pada pengawalan peningkatan produksi jagung nasional.