Indonesia Harus Terdepan Bangun Ekonomi Berkelanjutan

 

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Indonesia perlu mengambil peran terdepan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Kita ingin Indonesia menjadi salah satu yang terdepan untuk bisa mewujudkan pertumbuhan, termasuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tetapi juga berkeadilan," ujar AHY dalam forum akademik TYI bertajuk "Sustainable Growth with Equity" di Yogyakarta, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Menurut AHY, dunia tengah menghadapi ancaman serius akibat krisis iklim dan pemanasan global sehingga pembangunan tidak boleh mengesampingkan, apalagi mengorbankan kelestarian lingkungan.

Bencana alam akibat perubahan iklim, lanjut AHY, dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun kemanusiaan. "Dampaknya, sekali lagi, sangat serius. Bisa mengakibatkan berbagai bencana alam berskala besar, korban jiwa, korban ekonomi, dan korban material," ujar dia.

Karena itu, menurut AHY, kolaborasi lintas negara dan lembaga amat penting untuk membahas isu-isu global termasuk solusi menghadapi dampak perubahan iklim. "Tidak ada negara sebesar apapun bisa berdiri dan bekerja sendirian. Kita harus membangun kerja sama strategis dan tentunya membutuhkan terobosan-terobosan, baik secara teknologi maupun dukungan kapital," ujar dia.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, AHY menyebut prinsip keberlanjutan kini menjadi fondasi dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia, mulai dari pengelolaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, hingga rantai pasok kendaraan listrik dan baterai.

"Sustainabilitas bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga menyangkut martabat manusia, pengurangan kemiskinan, dan keamanan jangka panjang untuk generasi mendatang," kata dia. Melalui forum akademik yang digelar TYI, pihaknya ingin mendorong ruang dialog yang tidak sekadar akademis, tetapi juga mampu menjembatani pengambilan kebijakan.

Forum tersebut merupakan hasil kerja sama antara TYI dan Stanford University, Amerika Serikat yang menghadirkan sejumlah akademisi, perwakilan diplomatik sejumlah negara, menteri, anggota legislatif, serta praktisi kebijakan dari berbagai sektor.

"Forum ini tidak semata sebagai diskusi internal, tetapi juga untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintahan, parlemen, maupun masyarakat sipil," ujar AHY.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Cukai Rokok yang Eksesif

  NERACA Jakarta – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah, dalam situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja saat…

Kolaborasi Sektor Pendidikan dan Industri Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kompetensi Pekerja

  NERACA Jakarta – Tingginya angka pengangguran berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Tingginya angka ini menjadi salah…

Kontribusi Indodax ke Pajak Mencapai Rp463,2 Miliar

  NERACA Jakarta – Perusahaan pertukaran aset kripto nasional Indodax mencatat kontribusi terhadap penerimaan pajak negara sebesar Rp463,2 miliar selama…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Cukai Rokok yang Eksesif

  NERACA Jakarta – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah, dalam situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja saat…

Kolaborasi Sektor Pendidikan dan Industri Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kompetensi Pekerja

  NERACA Jakarta – Tingginya angka pengangguran berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Tingginya angka ini menjadi salah…

Kontribusi Indodax ke Pajak Mencapai Rp463,2 Miliar

  NERACA Jakarta – Perusahaan pertukaran aset kripto nasional Indodax mencatat kontribusi terhadap penerimaan pajak negara sebesar Rp463,2 miliar selama…