NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa perbankan dan lembaga keuangan nonbank harus turut serta membiayai proyek investasi hilirisasi di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Perbankan kita, lembaga-lembaga keuangan nonbank, harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” ujar Bahlil, seperti dikutip, kemarin.

Bahlil menyampaikan pemerintah berupaya untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan proyek hilirisasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), seperti pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau nonperbankan.

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil mengharuskan lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk turut serta membiayai proyek investasi. “Semuanya (BUMN maupun swasta). Selama mau beroperasi di Republik Indonesia, dia ikut aturan main di Republik Indonesia,” ucap dia.

Dengan sumber-sumber pembiayaan tersebut, Bahlil berharap APBN dapat difokuskan pada program-program lain, seperti makan bergizi gratis, urusan kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Ketika disinggung mengenai kemungkinan pemberian keringanan berupa bunga yang lebih rendah untuk proyek hilirisasi, Bahlil menyampaikan internal rate of return (IRR) untuk hilirisasi tergolong bagus, sehingga dapat menarik pihak swasta untuk turut membiayai proyek hilirisasi.

IRR adalah metode untuk mengukur suatu aset, apakah aset tersebut akan mengalami peningkatan atau tidak. Nilai IRR yang besar mengindikasikan bahwa proyek atau investasi tersebut akan menguntungkan jika dilanjutkan. “Rata-rata di atas 11–12 persen. Kalau 11–12 persen IRR-nya, saya pikir nggak perlu ada intervensi bunga yang lebih rendah untuk proyek-proyek hilirisasi,” ucap dia.

Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat (3/1), menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pertumbuhan penyaluran kredit kepada industri pengolahan yang terkait hilirisasi meningkat sebesar 27,09% secara tahunan (year on year/YoY) per Juni 2024. Berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) kuartal II/2024, jika dibandingkan dengan Juni 2023, pertumbuhan penyaluran kredit yang antara lain untuk subsektor industri pengolahan kelapa sawit, logam nonbesi, dan manufaktur elektronik itu terkontraksi sebesar 6,72% YoY. 

“Peningkatan yang cukup signifikan pada pemberian kredit untuk industri yang mengolah produk hilirisasi kelapa sawit dan bahan tambang ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong industri pengolahan yang memberikan nilai tambah,” tulis OJK dalam laporannya, Senin (18/11/2024).

Dari segi porsi, penyaluran kredit untuk tiga subsektor tersebut berkontribusi terhadap 17,78% dari total kredit kepada industri pengolahan yang mencapai Rp1.165,66 triliun per Juni 2024. Jumlah itu juga setara dengan 2,77% dari total penyaluran kredit secara keseluruhan. Total penyaluran kredit industri perbankan sendiri mencapai Rp7.478,4 triliun pada periode yang sama.

“Hal ini menunjukkan kontribusi penyaluran kredit kepada subsektor industri pengolahan yang berkaitan dengan hilirisasi cukup signifikan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi perbankan terhadap sektor ini,” demikian bunyi laporan OJK.