NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan akan berhentikan impor terhadap komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam di tahun 2025 ini. Keputusan yang telah diumumkan setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden bersama sejumlah Menteri terkait pada akhir Desember silam ini, menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan dengan fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.

Menanggapi target tersebut, Guru Besar bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Prof. Subejo, S.P., M.P., Ph.D., menuturkan untuk mencapai target kebijakan stop impor tidaklah mudah mengingat sektor pertanian beserta sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan masih menghadapi banyak kendala yang masih belum terselesaikan. “Mempertimbangkan data impor komoditas strategis pada beberapa tahun terakhir, nampaknya program stop impor dalam satu tahun ini sangat sulit, rentang tiga sampai empat tahun masih lebih realistis,” ujar Subejo,  dikutip dari web resmi UGM, Rabu  (8/1).

Menurutnya, semangat dan gagasan untuk menghentikan impor pada komoditas beras, jagung, gula, dan garam sangatlah baik dan perlu diapresiasi, meskipun akan memiliki dampak yang sangat kompleks terhadap ketahanan pangan nasional. Data-data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan impor keempat komoditas strategis tersebut masih sangat tinggi, sebagai contoh pada komoditas beras masih menyentuh angka 3 juta ton/tahun, sedangkan jagung mendekati 1 juta ton/tahun. Bahkan pada komoditas gula menyentuh angka impor yang sangat impresif senilai 4 juta ton/tahun.  “Untuk menutup kekurangan tersebut, kapasitas produksi domestik dan ketahanan sektor pangan harus meningkat sangat signifikan dengan berbagai macam pra-syarat, seperti ketersedian lahan produksi, infrastruktur, akses terhadap input, pembiayaan, SDM, teknologi dan inovasi, serta tata kelola dan kelembagaan yang memadai,” tuturnya.

Tidak hanya itu, infrastruktur irigasi salah satu hal yang sangat menentukan bagi petani bisa menanam komoditas pertanian dengan baik atau tidak. Sebab berdasarkan data indeks pertanaman untuk padi masih kurang dari 1,5 yang berarti lahan-lahan padi secara nasional baru ditanami 1,5 kali dalam setahun. Hal ini disebabkan terutama karena ketersediaan air yang masih sangat terbatas.

“Jika kebijakan stop impor tidak didukung oleh langkah-langkah yang tepat, tentunya nanti akan ada potensi peningkatan ketegangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak negatif lainnya. bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” jelas Subejo.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan stop impor ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani, yang harus saling mendukung untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan stabilitas harga pangan domestik.

Subejo juga mengingatkan kebijakan stop impor bagi komoditas strategis yang diterapkan oleh pemerintah bisa berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra impor utama. Namun demikian,  jika kebijakan tersebut dilakukan bertahap dan konsisten, serta dapat dibuktikan kemampuan peningkatan efisiensi produksi dan daya saing produk-produk nasional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), usai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Kita baru saja rapat mengenai neraca komoditas 2025. Berita gembira, kita tidak akan impor jagung untuk pakan ternak, garam untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, dan beras untuk konsumsi. Nol impor," ujar Zulkifli Hasan.

Menko Pangan itu juga menegaskan bahwa target swasembada pangan ini membutuhkan kerja keras selama dua tahun ke depan. "Insya Allah pada 2027, kita benar-benar swasembada pangan sesuai arahan Presiden. Political will beliau sangat kuat dalam mendukung kemandirian pangan," tandasnya. agus