Belum lama ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman di suatu acara di hadapan kelompok tani mengungkapkan jalur distribusi pupuk subsidi yang melalui birokrasi panjang sejak Januari hingga November 2024, petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Jelas, rantai birokrasi distribusi pupuk bersubsidi itu rawan praktik korupsi. Kemudian lembaga Stranas Pemberantasan Korupsi (PK) menemukan jutaan pemakai BBM subsidi yang tidak sesuai dengan data Kemensos, sehingga diduga terjadi penyimpangan yang berpotensi rawan korupsi atas BBM bersubsidi. Untuk itu, Pemerintahan Prabowo jangan kendur memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya di semua lini K/L.

Sofyan Wibowo, Jakarta Pusat