NERACA

Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung wacana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Pemisahan itu dinilai sejalan dengan program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menjadi solusi atas backlog perumahan rakyat di masa mendatang.

Sekretaris Jenderal Gapensi La Ode Safiul Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/10), menyampaikan sejak 1978, bidang perumahan telah ditangani oleh kementerian tersendiri.

Baru pada masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), bidang perumahan rakyat dilebur dengan bidang pekerjaan umum dalam satu kementerian, yaitu PUPR.

"Kini, saat orientasi pembangunan infrastruktur Pemerintahan Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan, maka memisahkan keduanya merupakan keniscayaan (sudah semestinya) karena rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia," kata dia.

Menurut La Ode, kinerja Kementerian PUPR di bawah komando Basuki Hadimuljono layak dijadikan percontohan oleh kementerian lain dalam percepatan realisasi anggaran hingga menjadi barang milik negara (BMN).

"Anggaran terserap cepat dalam dua bidang besar pembangunan infrastruktur. Pertama, infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi," ujar dia lagi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di masa Basuki, ditujukan untuk meningkatkan global competitiveness index. La Ode menilai walaupun belum terjadi lompatan, kerja keras ini membuahkan hasil peningkatan posisi Indonesia dari ranking 54 dunia menjadi 51 dunia.

"Ini merupakan sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi tinggi dalam persaingan global yang semakin progresif dan penuh tantangan," katanya pula.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak 3 juta rumah, yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan hingga daerah pesisir.

Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi tersebut.

Merujuk pada program tersebut, La Ode berpendapat prioritas utama bagi Kementerian PU adalah pembangunan infrastruktur kebutuhan mendasar kualitas daya saing manusia. Di dalamnya terkait infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas ekonomi kerakyatan.

"Untuk infrastruktur konektivitas prioritasnya adalah menuntaskan kerja besar yang sudah hampir mencapai tujuannya," ujar La Ode.

Sedangkan, untuk Kementerian Perumahan Rakyat prioritasnya, yakni melampaui tujuan mengejar backlog (kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat) sebanyak 12,7 juta rumah, karena pembangunannya juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh, bukan hanya bagi keluarga yang belum punya berumah.

"Untuk itu, target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi rakyat (2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan) adalah angka yang sesuai dengan kebutuhan dan harus diprioritaskan realisasinya," katanya.

La Ode mengharapkan dengan pemisahan itu, tujuan utama dari program transformasi bangsa bisa terwujud. Kementerian PU diharapkan mengedepankan variabel profesionalisme, dengan key performance index (KPI) menitikberatkan pada pengelolaan postur anggaran dan instrumen kerja melampaui efektifitas dan efisiensi.

"Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dituntut untuk semandiri mungkin dalam pembiayaan dari sumber-sumber nasional. Termasuk di dalamnya sesegera mungkin mengentaskan tujuan pembangunan infrastruktur yang ada sebagai sumber ekonomi baru sekaligus sumber pembiayaan pembangunan," katanya lagi.

Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat, dituntut untuk mengelola Rp53 triliun, anggaran yang telah disetujui RAPBN 2025 dengan memaksimalkan kerja sama dengan BUMN terkait serta pemberdayaan UMKM dan BUMDes sebagai mitra kerjanya.

"Tak kalah pentingnya adalah mendesain sistem stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya serta kerja sama dengan ekosistem pembiayaan, agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahunnya mampu dimiliki oleh rakyat dengan cara yang ringan," ujar La Ode.

Sebelumnya diwartakan, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan jika jumlah kementerian bertambah nantinya pada era Presiden Terpilih Prabowo Subianto maka tak akan membuat APBN menjadi membengkak.

Pasalnya, dia mengatakan APBN sudah dibuat dengan nilai Rp3.600 triliun dan tidak bisa lebih dari itu. Jika pun ada penambahan kementerian, menurutnya hal itu hanya pemisahan saja.

"Kalaupun ada penambahan kementerian, itu hanya memecah dari kementerian yang ada, memfokuskan," kata Dave di Jakarta.

Dia mengatakan hal yang paling penting jika kementerian bertambah, adalah kehendak politik serta otoritas-nya. Menurutnya upaya penambahan kementerian pun harus tetap memiliki tanggung jawab.

Selain itu, nantinya setiap kementerian pun bakal dibebani dengan Key Performance Index (KPI). DPR pun menurutnya bakal selalu memantau capaian-capaian yang dilakukan setiap kementerian.

"Kita lihat capaiannya, penyelesaian masalahnya di masing-masing kementerian. Sehingga hasilnya itu tercapai secara maksimal," ucap dia.

Di samping itu, dia pun tak mempermasalahkan jika nantinya Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian menjadi lebih dari 34 kementerian seperti saat ini. Dia mengatakan Prabowo nantinya bakal menentukan kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan.

"Jadi siapa yang Presiden inginkan untuk mengisi jabatan tersebut, pasti adalah yang terbaik berdasarkan penilaian," ujarnya. (Mohar/Ant)