Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad meminta inovasi dan terobosan pelaku industri untuk mengembangkan keuangan syariah, karena tanpa terobosan, sektor ekonomi berbasis nilai-nilai syariat Islam tersebut akan stagnan. "Kami belum liat yang fundamental untuk pengembangan syariah. Jika hanya dikerjakan secara 'business as usual', mustahil akan keluar dari jebakan (pangsa pasar) lima persen," kata Muliaman saat meluncurkan Forum CEO Sikompak Syariah di Jakarta, Senin.

Sikompak Syariah merupakan akronim dari Sinergi Komunikasi, Pemasaran, dan Pengembangan Keuangan Syariah yang didirikan untuk mempercepat pertumbuhan industri jasa keuangan syariah. Forum tersebut akan terdiri dari para pimpinan industri jasa keuangan syariah.

Muliaman meminta pelaku industri keuangan syariah untuk mampu menelurkan produk keuangan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan nasabah industri, sehingga dapat bersaing dengan sektor konvensional.

Muliaman mengingatkan industri keuangan syariah jangan sampai melewatkan potensi ekonomi dari bonus demografi di Indonesia. Apalagi, kata dia, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. "Masyarakat Indonesia ini, terutama kelas menengah, pada umumnya memiliki kemampuan untuk berinvestasi dan usaha. Maka itu perlu produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar dia.

Muliaman menambahkan komitmen dari pemerintah juga sudah cukup kuat dengan berdirinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Selain itu sudah ada Undang-Undang Perbankan Syariah dan juga Undang-Undang terkait Surat Berharga Syariah Negara. Jadi perlu ada, pendekatan yang sinergis antara pemerintah, regulator dan industri," ujarnya.

Menurut data OJK, aset perbankan syariah hingga 31 Januari 2017, sebesar Rp353,5 triliun atau baru 5,18 persen dari total aset industri perbankan.

Sedangkan untuk industri pasar modal, aset saham syariah cukup dominan dengan total Rp3.201,03 triliun dengan pangsa pasar 54,68 persen per 10 Maret 2017.

Muliaman Hadad pun meminta pelaku industri keuangan syariah untuk dapat mendiversifikasi produk pembiayaan, salah satu upayanya dengan mengakselerasi pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur. "Industri keuangan syariah harus mempu membiayai proyek besar, seperti program infrastruktur pemerintah. Memang sekarang ini kita masih jauh dari optimal terkait ketersediaan produk unggulan," kata Muliaman.

Muliaman mengatakan saat ini kontribusi industri keuangan syariah untuk pembiayaan program infrastruktur masih nisbi minim. Pembiayaan dari keuangan syariah tersebut, kata Muliaman, baru berupa pembiayaan sindikasi dengan kontribusi nilai yang kecil.

Selain itu, produk syariah di industri domestik untuk menarik pembiayaan infrastruktur juga masih minim dan terbatas. "Sudah ada memang pembiayaan, tapi kecil-kecil, seperti sindikasi atau ya memang dari produk khusus syariah saja," ujar dia.

Menurut Muliaman, salah satu fokus pengembangan industri keuangan syariah ke depan adalah terobosan untuk menelurkan produk-produk baru.

Terobosan produk pembiayaan tersebut, ujar dia, akan menjadi pendorong utama untuk memperlebar penetrasi lini keuangan syariah dan bersaing dengan lini konvensional.

Sebagai gambaran, berdasarkan data pemerintah, kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia periode 2014-2019 mencapai Rp4.796 triliun. Dari jumlah sebesar itu, pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD baru mencapai 41 persen.

Maka dari itu, kebutuhan pembiayaan dari sumber non-APBN sangat besar dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri keuangan syariah.

Muliaman mengingatkan "pekerjaan rumah" pelaku industri keuangan syariah ke depannya adalah dengan menelurkan terobosan produk pembiayaan syariah. "Saya belum lihat yang fundamental untuk pengembangan syariah. Jika hanya dikerjakan secara 'business as usual', mustahil akan keluar dari jebakan (pangsa pasar) lima persen," ujar dia.

Muliaman mengingatkan industri keuangan syariah jangan sampai melewatkan potensi ekonomi dari bonus demografi di Indonesia. Apalagi, kata dia, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. "Masyarakat Indonesia ini, terutama kelas menengah, pada umumnya memiliki kemampuan untuk berinvestasi dan usaha. Maka itu perlu produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar dia.

Muliaman menambahkan komitmen dari pemerintah juga sudah cukup kuat dengan berdirinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Selain itu sudah ada Undang-Undang Perbankan Syariah dan juga Undang-Undang terkait Surat Berharga Syariah Negara. Jadi perlu ada, pendekatan yang sinergis antara pemerintah, regulator dan industri," ujarnya.

Bersahabat Dengan Teknologi

Muliaman menyarankan industri keuangan terutama dari sektor perbankan untuk memanfaatkan teknologi supaya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara lebih baik. "Teknologi harus diajak bersahabat oleh industri keuangan, sehingga bisa memperbaiki kualitas layanan di industri keuangan," kata dia.

Sinergi akibat perubahan zaman tersebut perlu dilakukan agar sejalan dengan industri lain yang telah menempatkan teknologi sebagai bagian penting dalam proses bisnis, misalnya di industri transportasi. "Sehingga ada semangat kemitraan yang diharapkan bisa berkembang, seperti misalnya Go-Jek dan Blue Bird," kata Muliaman.

Selain itu, Muliaman menjelaskan terdapat tantangan untuk meningkatkan peran teknologi dalam industri jasa keuangan mengingat kapasitas pelaku industri keuangan yang bermacam-macam. "Kita tahu tidak setiap bank punya kapasitas yang sama untuk membangun kemampuan mengembangkan teknologi. Ada bank yang mampu, seperti bank-bank BUMN, dan ada bank kecil yang memang agak berat," ucap dia.

Muliaman menyarankan bagi bank dengan skala kecil dan menengah agar membangun kemitraan dengan berbagai usaha rintisan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (fintech).

Terkait kemitraan tersebut, OJK akan membangun dan mengawal aspek regulasinya supaya kerja sama semacam itu bisa mewujudkan manfaat bagi kedua belah pihak serta para nasabah yang menginginkan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih sederhana. "OJK berkepentingan agar bank dikelola profesional dan memenuhi keinginan nasabah secara baik. Kalau ini tidak dipenuhi, kinerja bank akan terganggu dan bisa berdampak besar pada peranan dan fungsi bank untuk mendorong ekonomi nasional," kata Muliaman.