Pemerintah berupaya mempermudah kesempatan perbankan nasional untuk melakukan ekspansi di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia dengan mendorong ratifikasi protokol keenam jasa keuangan (AFAS). "Kita berupaya setahap demi setahap agar pelaku perbankan bisa mendapatkan akses perbankan yang sama seperti di Singapura dan Malaysia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa lalu.

Rapat kerja ini membahas persetujuan Komisi XI mengenai pengajuan RUU tentang protokol untuk melaksanakan paket komitmen keenam bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa.

Ikut hadir dalam rapat kerja ini Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah.

Sri Mulyani mengatakan persetujuan ratifikasi dari protokol keenam ini bisa membuka kesempatan bagi perbankan Indonesia untuk meningkatkan daya saing ke tingkat regional dan mewujudkan komitmen dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Selain itu, tambah dia, ratifikasi tersebut bisa mendorong potensi perdagangan dan investasi jasa terutama dalam bidang keuangan di lingkungan ASEAN yang selama ini terhambat oleh berbagai peraturan maupun regulasi lokal. "Sembilan negara ASEAN telah meratifikasi protokol keenam. Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang belum ratifikasi protokol keenam," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya persetujuan Komisi XI atas RUU AFAS ini karena pembahasan payung hukum untuk pelaksanaan protokol keenam sedikit terlambat, mengingat protokol ketujuh sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN.

Menanggapi permintaan pemerintah, Komisi XI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan memulai pembahasannya pada 7 sampai 8 Februari 2018 dan pengambilan keputusan tingkat pertama dilakukan pada 12 Februari 2018. Protokol keenam jasa keuangan AFAS ini telah ditandatangani pada Maret 2015 oleh para Menteri Keuangan ASEAN, yang mencakup adanya beberapa komitmen baru bagi Indonesia.

Komitmen baru tersebut antara lain penambahan Makassar sebagai salah satu opsi kantor cabang perbankan negara-negara ASEAN dengan pembatasan jumlah cabang yang dibuka tetap sebanyak dua cabang.

Komitmen lainnya terkait kesepakatan ABIF dengan ketentuan Indonesia dan Malaysia yang menyetujui untuk mengizinkan tiga Qualified ASEAN Banking (QAB) untuk beroperasi di masing-masing negara.

Saat ini, Malaysia telah memiliki dua QAB yang beroperasi di Indonesia, namun pendirian QAB yang ketiga baru diizinkan setelah tiga QAB Indonesia beroperasi di Malaysia.

Melalui komitmen ini, QAB Indonesia bisa diperlakukan sama dengan bank domestik Malaysia dalam kegiatan operasional dan berlaku juga sebaliknya.

Selain itu, QAB Indonesia juga mendapatkan kelonggaran untuk memenuhi persyaratan modal minimum perbankan di Malaysia melalui sistem pembayaran bertahap.

Saat ini, QAB Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk penetrasi perbankan di kawasan ASEAN, mulai dari persyaratan modal yang cukup tinggi serta beberapa regulasi operasi yang masih menghambat.

Sebelumnya, implementasi protokol pertama hingga kelima tidak membutuhkan persetujuan DPR karena payung hukumnya hanya berupa Peraturan Pemerintah (PP).