NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan minyak dan gas bumi (migas) untuk menyerap minyak hasil produksi sumur rakyat.

“Wajib, wajib menyerap (hasil sumur rakyat),” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengutip laman Antara .

Pemerintah pun sudah menentukan harga jual minyak yang diproduksi di sumur rakyat, yaitu 80 persen dari Indonesian Crude Oil Price (ICP) atau patokan harga minyak mentah Indonesia.

Aturan tersebut akan tertuang dalam regulasi terbaru yang membahas soal reaktivasi idle well (sumur minyak yang tidak aktif) dan sumur rakyat. Tri mengungkapkan bahwa peraturannya sudah ditandatangani, dan kini dalam tahap penomoran.

Dengan demikian, peraturan tersebut diperkirakan akan diundangkan pada bulan ini. “Kemarin baru ditandatangani, mungkin dalam penomoran,” tutur Tri.

Pengelolaan sumur minyak rakyat akan diberi payung hukum untuk meningkatkan produksi migas nasional dan perbaikan pengelolaan sumber daya migas, termasuk penanganan sumur minyak rakyat yang ilegal dan menimbulkan dampak negatif lingkungan dan keselamatan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan pihaknya akan memetakan sumur minyak rakyat sesuai dengan wilayah perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di sana.

Nantinya, sumur-sumur rakyat yang berada di dalam wilayah kerja KKKS, akan didorong untuk bekerja sama dengan KKKS.

Kerja sama bisa dalam bentuk pembinaan oleh KKKS kepada masyarakat yang mengelola sumur minyak rakyat.

Apabila sumur minyak rakyat berlokasi di luar wilayah kerja KKKS, maka SKK Migas akan memperluas koordinat untuk mencari KKKS yang mengelola wilayah kerja tersebut.

Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa target lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional sebesar satu juta barel per hari pada tahun 2030 tidak lagi dapat dicapai dengan cara-cara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif di luar kebiasaan agar sasaran tersebut benar-benar terpenuhi.

"Kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim, rasanya lifting kita akan seperti itu saja," kata Bahlil.

Adapun untuk menggenjot lifting migas, Kementerian ESDM menetapkan tiga pilar strategi utama. Pertama, optimalisasi produksi dengan penerapan teknologi mutakhir, termasuk metode Enhanced Oil Recovery (EOR) dan peralihan teknik pengeboran vertikal ke horizontal. Terobosan Ini terbukti mampu meningkatkan perolehan minyak dari cadangan yang ada.

Kedua, reaktivasi sumur-sumur migas yang sudah lama idle (tidak aktif) untuk memaksimalkan produksi lapangan yang selama ini kurang terjamah. Ketiga, eksplorasi intensif terhadap cekungan-cekungan migas yang belum tergarap. Dari 128 cekungan di seluruh Indonesia, sebanyak 68 di antaranya masih menyimpan potensi besar yang belum dimanfaatkan.

Guna mempercepat kegiatan eksplorasi, Bahlil mengumumkan rencana pelelangan 60 Wilayah Kerja (WK) migas baru hingga tahun 2028. Tender ini diharapkan membuka pintu investasi baru sekaligus memperkuat cadangan energi nasional.

"Akan kita tenderkan dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Atas arahan Bapak Presiden, kami mohon arahan kalau memang bisa kita cepat laksanakan maka kita akan lakukan," ujar Bahlil.

Di sisi lain, Pemerintah menyiapkan berbagai insentif demi menarik minat investor, antara lain peningkatan bagi hasil migas kepada kontraktor hingga 50% serta peningkatan Internal Rate of Return (IRR) proyek hulu migas menjadi sekitar 15-17 persen.

"Kita memberikan satu formulasi sweetener yang ekonomis. Jadi target negara bisa ditingkatkan lifting, tetapi para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga tidak rugi. Tetapi negara juga harus mendapat untung, jadi kita atur win-win (solusi)," jelas Bahlil.

Sebagai bukti komitmen, kontrak bagi hasil untuk tiga WK dari tahap II lelang 2024, yaitu WK Kojo, WK Binaiya, dan WK Serpang telah ditandatangani di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Nilai investasi yang dijanjikan mencapai USD 13,3 juta, dengan bonus tandatangan total sebesar USD 700 ribu. Ketiga WK ini merupakan wilayah eksplorasi dengan jangka waktu kontrak 30 tahun menggunakan skema cost recovery.