NERACA

Jakarta – Terkait pembatalan kebijakan diskon tarif listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan diskon tarif listrik untuk bulan Juni-Juli 2025.

Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, sejak awal memang belum ada permintaan resmi untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlibat dalam pembuatan keputusan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025," jelas Anggia di Jakarta.

Kendati demikian, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di sektor ketenagalistrikan, menteri ESDM menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan secara resmi pada proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak pada kesejateraan masyarakat luas.

"Menteri ESDM selalu siap jika memang diminta secara resmi untuk memberikan masukan terkait pembuatan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat luas, termasuk diantaranya subsidi dan juga kompensasi listrik," tegas Anggia.

Namun menteri ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang mengumumkan kebijakan dan pembatalan diskon tarif listrik bulan Juni-Juli 2025.

"Dan karena inisiatif kebijakan serta pembatalan ini diluar kewenangan kami, berada di Kementerian atau Lembaga lain, menteri ESDM sangat menghormati keputusan tersebut. Dan karenanya jika ada pertanyaan terkait hal ini, kami menyarankan agar bisa menanyakan dan berkomunikasi langsung ke lembaga yang memberikan pernyataan ," ujar Anggi.

Terkait listrik, Kementerian ESDM berkomitmen kuat memberikan akses listrik bagi masyarakat dan desa yang belum berlistrik dalam lima tahun ke depan. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok negeri, bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.

"Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bagi Bahlil, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus dilakukan dari Aceh sampai Papua. Untuk merealisasikan Program Lisdes ini memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun.

"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," ujar Bahlil.

Ketiadaan akses listrik menjadi kenangan tersendiri bagi Bahlil. Tempat kelahirannya di Maluku Tengah saat itu belum tersedia akses listrik, penerangan hanya didapat melalui lampu pelita berbahan bakar minyak tanah.

"Ini program mengingatkan saya waktu dulu. Saya dulu ini kan adalah anak republik yang lahir tidak ada listrik. Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit dan sekolah sampai SD itu tidak juga pakai listrik, penerangan didapat dari lampu pelita yang jika saya bangun pagi membuat kening saya hitam," kenang Bahlil.

Ditegaskan Bahlil, Lisdes adalah suatu keharusan dan tanggung jawab negara, karena listrik merupakan salah satu hak dasar warga negara. Mengingat masih banyak desa-desa yang terletak di pinggiran dan terisolir belum bisa menikmati layanan listrik dari negara.

"Saya tidak ingin lagi ada anak-anak yang merasakan seperti saya dulu, merasakan ketiadaan penerangan listrik. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden agar di desa-desa yang belum ada listrik segera kita pasang, kita akan lakukan ini secara bertahap sampai tahun 2029 selesai," imbuh Bahlil.

Lisdes merupakan program pemerintah melalui penugasan kepada PLN untuk melistriki seluruh pelosok desa dengan membangun jaringan distribusi. Program ini merupakan program rutin, dimana hingga akhir tahun 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah menikmati listrik. Tak hanya Lisdes, sejak tahun 2022 hingga 2024 Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu sebagai komitmen pemerintah mewujudkan energi berkeadilan melalui penyediaan akses listrik.