NERACA
Sukabumi - Sustainable Development Goals (SDGs) adalah, komitmen global yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang dihadapi umat manusia. Seperti, kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan dan lainya. Dalam kontek tersebut,pencapaian SDGs, bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban Bersama yang harus melibatkan semua pihak. Diantaranya, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi kemasyarakat.
"Kota kita, dengan segala dinamikanya, tentu tidak luput dari tantangan-tantangan tersebut. Saya percaya, bahwa kita memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan SDGs, asalkan kita dapat berkolaborasi dengan baik, serta melibatkan masyarakat dalam setiap Langkah yang kita ambil," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, usai menghadiri rakor evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/SDGs, yang digelar oleh Bappeda setempat, di salah satu Hotel Kawasan Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Rabu (13/11).
SDGs juga sambung Kusmana, merupakan serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di dunia. SDGs ini, berlaku sejak tahun 2016 hingga 2030.
"Jadi di forum ini kan mengevaluasi. Artinya, beberapa Langkah yang dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder, untuk mengetahui apakah 17 tujuan SDGs sudah terpenuhi. Kemudian, apa saja yang saat ini masih menjadi kendala, begitu juga kegiatan apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk mendukung pencapaian SDGs tersebut. Mulai, dari Kesehatan, kemiskinan, daya beli, termasuk politik keamanan dan sebagainya," beber Kusmana.
Makanya, melalui rakor ini, Kusmana berharap, dapat menemukan solusi-solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan."Di kegiatan ini ada masukan-masukan dari peserta forum ini. Sehingga, mudah-mudahan dari 17 tujuan di SDGs tersebut tidak ada yang tertinggal untuk kepentingan masyarakat kita. Dalam artian, proses pembangunan berjalan, ekonomi juga berjalan dan lingkungan tetap lestari," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, menjelaskan, pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang harus direspons dengan serius oleh seluruh lapisan masyarakat. salah satu upaya untuk mencapainya adalah, dengan mengimplementasikan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 sasaran yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (pbb) pada tahun 2015.
"Implementasi SDGS di tingkat kota menjadi sangat penting, untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan," terangnya.
Nenden mengungkapkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan SDGS, Pemkot Sukabumi melalui Bappeda, menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) SDGs kota, yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program SDGs, serta memperkuat koordinasi antara stakeholder. Sedangkan tujuan ari rakor tersebut, kata Nenden, untuk meningkatkan kolaborasi, meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mendukung pencapaian SDGS, penguatan pemahaman dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya SDGs di tingkat lokal.
"Peserta yang ikut rakor ini sebanyak 50 orang. Diantaranya, perwakilan seluruh perangkat daerah se kota Sukabumi. Dan kami juga menghadirkan narasumber dari sekretariat nasional SDGs Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas," katanya.
Disisi lain, Nenden mengungkapkan, dari 17 tujuan SDGs salah satunya terkait dengan kemiskinan, dimana Aku Nenden, kemiskinan ekstrem di Kota Sukabumi berada di posisi tiga terendah di jabar."Kita rutin setiap tahun melaporkan ke Provinsi Jawa Barat. Kemudian nanti Provinsi Jawa Barat melaporkan ke sekretariat nasional SDGs," pungkasnya. Arya
NERACA Jakarta-PT Bank DKI mendapatkan somasi lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan perbuatan kriminalisasi dalam pengambilalihan aset…
NERACA Jakarta - Dalam mengembangkan bisnis koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), khususnya pembiayaan…
NERACA Yogyakarta - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyebutkan bahwa program Sociopreneur Koperasi yang sukses dijalankan Koperasi Syariah BMT…
NERACA Jakarta-PT Bank DKI mendapatkan somasi lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan perbuatan kriminalisasi dalam pengambilalihan aset…
NERACA Jakarta - Dalam mengembangkan bisnis koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), khususnya pembiayaan…
NERACA Yogyakarta - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyebutkan bahwa program Sociopreneur Koperasi yang sukses dijalankan Koperasi Syariah BMT…