Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) optimis pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat memberikan dampak positif melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada sektor UMKM. Kebijakan yang diterapkan dalam lima tahun ke depan mampu memperkuat UMKM, mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, serta membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, teknologi, dan pasar.

Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman, pihaknya berkomitmen dan optimis bahwa pemerintahan Prabowo dapat memajukan UMKM terlihat dari susunan kabinet Merah Putih yang sangat tepat. Selain itu, merasa optimis Presiden Prabowo juga bakal memberikan perhatian penuh terhadap pengusaha pribumi yang sebagian besar menjadi pelaku UMKM.

UMKM memainkan peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Di berbagai daerah, UMKM menjadi penggerak utama perekonomian lokal yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kebijakan yang pro-UMKM agar sektor ini terus berkembang dan dapat menghadapi persaingan global.

Karena itu, Prabowo terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor UMKM sebagai prioritas utama pemerintahannya. Ia menyadari bahwa dukungan pemerintah yang kuat diperlukan agar UMKM dapat menjadi sektor yang lebih tangguh dan mampu berkontribusi secara maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah target dari Presiden Prabowo untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, salah satunya untuk membawa UMKM Tanah Air agar naik kelas, demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, sektor UMKM juga sangat penting sebagai penopang ekonomi negara sehingga pihaknya berkomitmen untuk mempermudah akses pemodalan UMKM.

Salah satu aspek yang paling diharapkan oleh pelaku UMKM adalah kemudahan akses permodalan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal usaha dengan bunga yang terjangkau, terutama karena persyaratan yang ketat dari lembaga keuangan formal. Mereka berharap pemerintahan Prabowo akan memberikan solusi konkret dalam memperluas akses permodalan, misalnya melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga ringan, atau inisiatif lainnya yang memungkinkan pelaku UMKM untuk berkembang tanpa terbebani utang yang besar.

UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran, diharapkan sekaligus mampu menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan perekonomian nasional.

Di sisi lain, Inovasi sebagai kunci bagi UMKM untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat. Pelaku UMKM optimis pemerintahan Prabowo dapat memberikan perhatian khusus pada sektor ini dengan menyediakan insentif bagi UMKM yang mengembangkan produk-produk baru dan kreatif. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak atau bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas produk. Dengan adanya insentif tersebut, UMKM akan lebih termotivasi untuk berinovasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Program pelatihan dan pendampingan juga menjadi harapan besar para pelaku UMKM. Pendampingan dari pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan manajemen usaha maupun pengembangan keterampilan teknis, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha mereka. Dukungan ini sangat dibutuhkan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang sering kali belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha.

Optimisme pelaku UMKM terhadap pemerintahan Presiden Prabowo bukan tanpa alasan. Beberapa program dan rencana yang telah disampaikan menunjukkan komitmen untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, pelaku UMKM juga berharap bahwa harapan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang dapat segera dirasakan.

Pemerintah diharapkan mampu bersikap responsif dan proaktif dalam menanggapi kebutuhan UMKM. Misalnya, dengan mendirikan pusat layanan satu atap khusus UMKM yang menyediakan berbagai layanan mulai dari konsultasi bisnis, akses pembiayaan, hingga penyediaan informasi pasar. Langkah-langkah ini akan memberikan dukungan yang signifikan bagi pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan yang ada.