Presiden Prabowo Subianto secara tegas menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kurun waktu empat tahun. Proyek ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan yang saat ini tengah digarap dengan serius, dan Kepala Negara berjanji akan menyelesaikan semua fasilitas dasar IKN yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan. Ini disampaikan Prabowo dalam rangkaian pengarahan bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, di mana Presiden memberikan instruksi langsung kepada para anggota kabinetnya untuk menjadikan penyelesaian IKN sebagai prioritas.

Kepala Negara menargetkan agar infrastruktur IKN tidak hanya selesai sebagian, tetapi tuntas dalam artian mencakup tiga pilar utama fungsi pemerintahan, yakni gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut keterangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menerima pengarahan langsung dari Presiden Prabowo, pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif diharapkan dapat rampung bersama-sama dengan gedung eksekutif yang saat ini hampir selesai. Ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki visi untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dan menyeluruh, sehingga fungsi pemerintah dapat beroperasi dengan lancar tanpa hambatan fasilitas.

Bahkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan kembali pernyataan Presiden Prabowo, bahwa semua infrastruktur dasar harus selesai dalam tiga hingga empat tahun. Hal ini tidak hanya menekankan kecepatan penyelesaian, tetapi juga kualitas dan daya guna fasilitas-fasilitas tersebut untuk kebutuhan pemerintahan, baik di level eksekutif maupun di ranah legislatif dan yudikatif. Dengan begitu, seluruh lembaga negara dapat berfungsi optimal di lokasi baru ini, menjadikan IKN sebagai simbol modernisasi dan efisiensi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Tak hanya itu. Prabowo juga bertekad agar IKN dapat menjadi tempat berlangsungnya Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028. Target ini mencerminkan dedikasi penuh terhadap pembangunan IKN yang dipandang sebagai representasi dari wajah baru Indonesia, sebuah ibu kota yang tidak hanya melambangkan perpindahan administratif, tetapi juga perubahan paradigma pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Presiden Prabowo ingin agar pada 2029, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat diselenggarakan di IKN, menjadikannya simbol peralihan yang lebih dari sekadar perpindahan fisik tetapi juga pengembangan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan terarah.

Artinya, Presiden tidak hanya mengandalkan perencanaan, tetapi juga mengimplementasikan sejumlah strategi dan metode percepatan dalam pembangunan IKN. Salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur prioritas dalam waktu dekat, sehingga jalur utama, akses publik, dan kebutuhan dasar lainnya bisa segera tersedia. Dalam kerangka waktu empat tahun, Presiden Prabowo memfokuskan pada pengerjaan gedung-gedung utama dan infrastruktur publik agar bisa berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan.

Kehadiran mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai calon Kepala Otorita IKN menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo. Basuki, yang dikenal sebagai maestro pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat mempercepat proses konstruksi dan menjamin kualitas setiap bangunan sesuai standar internasional.

Sebagai pemimpin yang selalu menekankan pentingnya pembangunan terstruktur dan terencana, Presiden Prabowo memperlihatkan ketegasan visi untuk menyelesaikan proyek IKN. Komitmen ini ditunjukkan dengan langkah-langkah nyata, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pemenuhan fasilitas umum yang diperlukan agar ibu kota baru dapat berfungsi optimal dalam waktu yang relatif singkat. Kepala Negara ingin memastikan bahwa IKN nantinya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi kota yang mampu menjadi contoh dari kemajuan, keberlanjutan, dan modernisasi.

Seiring dengan komitmen pemerintah pusat, dukungan dari berbagai lembaga dan pemimpin nasional turut memperkuat optimisme bahwa target empat tahun ini dapat tercapai. Peran serta instansi seperti Otorita IKN, kementerian-kementerian terkait, dan dukungan parlemen memperlihatkan kesepahaman akan pentingnya menyelesaikan pembangunan ibu kota dengan waktu yang ditargetkan. Semua elemen pemerintahan di bawah arahan Presiden Prabowo diharapkan dapat bekerja dengan fokus penuh, tanpa mengabaikan detail-detail penting dalam pembangunan.