Daya rusak judi online (Judol) ternyata sangat dahsyat. Banyak pelakunya yang terjerat kecanduan melakukan kejahatan seperti korupsi, perampokan, dan pencurian dengan pemberatan. Selain itu, keranjingan Judol yang membuat pelaku terjerat pinjaman online (Pinjol). Dan akhirnya karena tidak sanggup membayar pinjol, rumah tangga pun ambyar, bahkan beberapa di antaranya memilih jalan bunuh diri untuk mengakhiri hidup.

Melihat besarnya dampak kerugian dari judi online tersebut, tidak mengherankan jika pemerintahan Prabowo-Gibran memasukkan program pemberantasan judi online sebagai salah satu dari delapan program Asta Cita. Perhatian besar itu juga ditunjukkan dengan memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti instruksi memberantas judi online.

Bak gayung bersambut, Polda Metro Jaya berhasil meringkus 11 orang yang terdiri dari 10 pegawai dan seorang pejabat Kementerian Kominfo (sekarang menjadi Komdigi) yang diduga terlibat menjadi “Pembina” agen Judol. Padahal kementerian itu seharusnya melakukan pemblokiran terhadap semua situs judi online.   

Jelas, ini merupakan masalah besar dan serius yang sedang dihadapi bangsa ini saat ini makin maraknya aktivitas judi online di dalam negeri terus menggurita. Perkembangannya bak kanker ganas, makin besar menjalar dalam waktu singkat, dan membuat susah jutaan masyarakat berpenghasilan rendah.

Patut kita sadari, bahwa Jumlah pemain judi online di Indonesia terus bertambah, mencapai 3,2 juta orang, bahkan diperkirakan sudah mencapai 4 juta orang. Ini menjadikan warga Indonesia sebagai pemain judi online terbesar di dunia. Dahsyat sekali!

Begitu juga perputaran uang dari aktivitas judi online yang membuat publik tercengang. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi judi online di Indonesia per Maret 2024 mencapai Rp600 triliun. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto berani menyebut angkanya bisa mencapai Rp900 triliun.

Jika dibandingkan dengan nilai transaksi fantastis tersebut, total anggaran program-program prioritas pemerintah pada 2024 seperti tidak ada apa-apanya. Total anggaran program prioritas pemerintah hanya Rp221 triliun, yakni pendidikan Rp134 triliun, infrastruktur Rp45 triliun, belanja kesehatan Rp31 triliun, dan ketahanan pangan Rp11 triliun.

Karena itu, kita perlu memberikan apresisi terhadap rencana tindakan Presiden Prabowo. Begitu pula penegasan Kapolri Jendral Pol Liestyo Sigit dan Menteri Komdigi Meutya Hafid untuk serius menindak tegas para pelaku kejahatan judi online, melakukan penelusuran aset, juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga guna memblokir laman dan rekening para pelaku yang terlibat kejahatan tersebut. Itu semua merupakan langkah strategis yang harus dijalankan oleh aparatnya di lapangan.

Kendati belum cukup, penegasan Presiden Prabowo, Kapolri, dan jajaran terkait untuk memberantas judi online jelas memberikan harapan baru. Masyarakat sangat berharap penegasan itu diwujudkan dengan aksi nyata, bukan sekadar slogan di awal pemerintahan yang dapat meredup sebelum tindakan nyata tuntas dikerjakan.

Selama ini, pihak-pihak yang ditangkap dan diproses baru para operator, termasuk selebgram yang meng-endorse judi online. Belum ada bandar besar yang ditangkap. Apalagi pihak-pihak di lingkaran kekuasaan atau institusi-institusi yang diduga menjadi beking, atau setidaknya menikmati perputaran uang judi online, masih jauh belum tersentuh.

Padahal, Presiden Prabowo, Kapolri, dan Menkomdigi sudah menyatakan mereka telah mengantungi nama-nama bandar besar tersebut. Ada empat nama yang sudah mereka kantongi, berikut juga modus permainan mereka.

Bila memang penegak hukum sudah mengantungi nama-nama bandar besar judi online, harus menunggu apa lagi agar mereka segera diterungku? Apakah di balik bandar besar memang ada pihak-pihak kuat (beking) yang tidak dapat disentuh oleh hukum?

Karena itu, komitmen Presiden, Kapolri, dan jajaran pemerintahan untuk memberantas judi online tidak boleh setengah-setengah. Terhadap para bandar, segara blokir rekening mereka, lalu tangkap dan proses hukum segera. Adapun orang-orang atau pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi untuk menjadi beking, ringkus segera mereka tanpa pandang bulu. Semoga.