Data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), saat ini masih ada 1,3 juta siswa dari 25 persen kelompok termiskin tidak bersekolah atau putus sekolah.  Kemendikbud mencatat, hal ini terdapat pada exclussion error atau kesalahan data masih tergolong tinggi.

 Data tahun 2023, ada sebanyak 198,6 ribu siswa SMP dan sederajat tidak lanjut ke SMA/SMK/MA dan sederajat dan 95,1 ribu siswa sekolah dasar tidak lanjut ke SMP dan sederajat. Meski disatu sisi bahwa sampai tahun 2023, bantuan pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Program Indonesia Pintar (PIP) dan jenis-jenis bantuan pendidikan lainnya di jenjang SMA/SMK/MA/ dan yang sederajat, telah berhasil menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 34,82 persen di tahun 2010 menjadi 75,89 persen di tahun 2023.

Untuk mengatasi angka putus sekolah, Kemendikbud terus menyaluran bantuan yang tepat sasaran. Terutama untuk memenuhi salah satu dari tujuh strategi Percepatan Wajib Belajar 13 tahun. Yakni 1 tahun di pendidikan prasekolah dan 12 tahun di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran itu meliputi pemberian bantuan afirmasi bagi peserta didik, pemberian bantuan operasional kepada satuan pendidikan dan pemberian beasiswa prestasi akademik dan nonakademik.

Percepatan Wajib Belajar 13 tahun ini merupakan salah satu dari tujuh arah kebijakan pemerintah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang diluncurkan Bappenas minggu lalu.

Pada peluncuran Peta Jalan Pendidikan Nasional 2025-2045 awal Oktober lalu, Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan peta jalan merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan acuan strategis bagi kementerian/lembaga/daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Indonesia terus berupaya meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata melalui perluasan akses pendidikan berkeadilan, peningkatan mutu pendidikan yang holistik dan kontekstual, peningkatan relevansi pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional, serta peningkatan tata kelola pendidikan yang partisipatif,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Lewat program wajib belajar ini pemerintah itu bertujuan untuk memenuhi indikator tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/yang sederajat mencapai 75,33 persen di tahun 2045 yang pada tahun 2023 lalu baru mencapai 66,79 persen.

Selain itu, juga bertujuan agar rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 12 tahun dan harapan lama sekolah (HLS) 14,8 tahun. Data Kemendikbud Ristek, tahun 2023 ini, RLS baru mencapai 9,13 tahun dan HLS 13,32 tahun. Peta Jalan Pendidikan Indonesia itu menyebutkan, melalui Peningkatan APK, RLS dan HLS tersebut diharapkan kualifikasi SDM Indonesia di tahun 2045 yang lulusan SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 45,55 persen, dimana pada tahun 2022 lalu baru mencapai 29,97 persen.

Selain penyaluran bantuan yang tepat sasaran untuk percepatan Wajib Belajar 13 tahun, strategi lain yang akan digalakkan pemerintah sampai tahun 2045. Antara lain peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, penyediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas, serta pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.