NERACA
Jakarta - Center of Economics and Law Studies (Celios) berpendapat kekeliruan data kemiskinan mengurangi efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos).
“Kalau kita tidak tahu berapa orang penduduk miskin di Indonesia, kita tidak tahu anggaran bantuan sosial ini mau dikirim ke siapa,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam diskusi publik bertajuk “Sebenarnya Ada Berapa Juta Orang Miskin dan Menganggur di Indonesia?” yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Sebagai contoh, lanjut Media, bila Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 24 juta orang maka pemerintah akan memfokuskan anggaran perlinsos untuk kelompok tersebut.
Padahal, bisa jadi terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan, namun tidak tergolong kelompok penduduk miskin karena kekeliruan data tingkat kemiskinan. “Implikasinya, persentase anggaran perlinsos terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan problem data yang akurat juga membuat stimulus pemerintah menjadi kurang efektif. Misalnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang berlaku Juni-Juli 2025 dianggap menciptakan ketimpangan antara pekerja formal dan pekerja informal.
“Data BSU itu dasarnya data BPJS Ketenagakerjaan, dan pada saat pandemi dulu banyak pekerja informal dikecualikan dari BSU. Sepertinya saat ini mengulang kesalahan yang sama di mana banyak pekerja informal, pekerja kontrak, ojol dan pekerja outsourcing tidak mendapat BSU karena persoalan pendataan,” jelas Bhima.
Maka dari itu, Celios mendorong pemerintah melakukan redefinisi terkait tingkat kemiskinan. BPS diminta untuk memperbarui metode pengukuran yang sudah berusia hampir 50 tahun (BPS mulai mengukur tingkat kemiskinan sejak 1984 dengan data tahun 1976), sehingga dianggap sudah tidak relevan untuk menjadi alat pengukuran kemiskinaan saat ini.
Sebagai catatan, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp503,2 triliun pada APBN 2025, tumbuh 1,2 persen dari anggaran 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Per 30 April 2025, belanja bantuan sosial atau bansos (bagian dari program perlinsos) telah terealisasi sebesar Rp43,6 triliun.
Anggaran digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan pesan kepada lebih dari 2.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melawan kemiskinan dengan data dan ilmu. “Mengatasi kemiskinan dengan DTSEN. Kita tidak bisa lagi melawan kemiskinan dengan asumsi. Harus lawan kemiskinan dengan ilmu dan data,” kata Mensos Saifullah.
DTSEN, kata Mensos, akan dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan terus diperbaharui secara berkala untuk selanjutnya menjadi acuan tunggal dalam penyaluran bansos dan program-program pemberdayaan. Ia menjelaskan, data bukan hanya soal angka, tetapi cerminan nyata kehidupan masyarakat.
Karena itu, verifikasi langsung atau ground checking bukanlah formalitas administratif semata, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada para penerima manfaat. Dalam arahannya pula, Mensos turut menekankan peran penting para pendamping PKH sebagai ujung tombak utama program kesejahteraan sosial.
“Pendamping PKH adalah penjaga harapan di ujung negeri. Kalian bukan hanya pencatat data, bukan sekadar pengantar bantuan. Kalian adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat,” tegas Mensos. Menurutnya, kehadiran negara tidak cukup hanya lewat kebijakan, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. “Di tangan kalian, negara hadir bukan dalam janji, tapi dalam aksi,” ujarnya.
NERACA Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan sekitar 20 ribu debitur UMKM sudah…
NERACA Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan tengah menghitung dampak dari stimulus Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Jaminan…
NERACA Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan merilis serangkaian stimulus…
NERACA Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan sekitar 20 ribu debitur UMKM sudah…
NERACA Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan tengah menghitung dampak dari stimulus Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Jaminan…
NERACA Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan merilis serangkaian stimulus…
