NERACA
Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama menyampaikan bakal menggandeng aparat TNI dan Polri dalam upaya memberantas praktik penyelundupan yang selama ini masih menjadi celah dalam sistem penerimaan negara.
Djaka mengatakan langkah tersebut bagian dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar dirinya mengawal kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan.
"“Banyak pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu intinya adalah untuk itu, memastikan tidak ada penyelundupan atau mengurangi penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” ujarnya usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Djaka menambahkan, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan barang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru menggantikan Askolani. Dalam sambutannya, Sri Mulyani berharap kehadiran Djaka dapat memperkuat sinergi lintas lembaga.
"Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk mengamankan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun non-pajak, serta memperbaiki citra lembaga perpajakan dan kepabeanan di mata publik.
Lebih lanjut, Bendahara Negara mengakui bahwa sistem yang digunakan DJBC seperti database administrator (DBA) dan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) sudah memberikan kemudahan, namun masih sering dikeluhkan oleh masyarakat.
"Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola," ujar Sri Mulyani.
NERACA Jakarta – Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dan guru honorer untuk periode Juni…
NERACA Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubunga Antoni Arif Priadi menyatakan pemerintah tengah menyiapkan Pelabuhan Makassar di Provinsi Sulawesi…
NERACA Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun…
NERACA Jakarta – Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dan guru honorer untuk periode Juni…
NERACA Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubunga Antoni Arif Priadi menyatakan pemerintah tengah menyiapkan Pelabuhan Makassar di Provinsi Sulawesi…
NERACA Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun…