NERACA

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat stabilitas sektor industri padat karya melalui deregulasi dan perlindungan tenaga kerja guna mencegah potensi PHK dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dalam Sarasehan Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi demi mendukung industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, serta hasil tembakau yang selama ini menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja nasional.

“Buang semua regulasi yang tidak masuk akal, permudah semua proses untuk pengusaha,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya.

Industri padat karya diketahui menyerap sekitar 14 persen dari total angkatan kerja nasional. Namun, sektor ini menghadapi tekanan global yang dapat berdampak terhadap sekitar 50 ribu pekerja dalam tiga bulan ke depan.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial ketenagakerjaan melalui perpanjangan durasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita punya BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang bisa memberi bantuan yang tadinya tiga bulan, sekarang menjadi enam bulan. Kalau ada buruh yang terlantar, kita akan lindungi dan bantu,” katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan bahwa telah ada persetujuan dari Presiden Prabowo untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi situasi krisis ketenagakerjaan.

“Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah bersama serikat pekerja akan mencegah kebijakan yang bisa berdampak pada tenaga kerja,” lanjutnya.

Langkah deregulasi yang diambil pemerintah juga mendapat dukungan dari kalangan pengamat ekonomi. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF izal Taufikurahman menilai inisiatif tersebut sangat strategis dan mendorong agar pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur dan terarah.

“Pemerintah perlu melakukan audit regulasi lintas sektor secara menyeluruh, terutama pada sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja seperti industri tembakau dan makanan-minuman,” ungkap Rizal.

Ia menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang proporsional dan berbasis data, khususnya pada sektor sensitif seperti tembakau, demi menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan kebijakan yang lebih proporsional dan berbasis data untuk sektor tembakau,” tambahnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah segera memperkuat program padat karya dan skema pelatihan ulang bagi pekerja terdampak.

“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” jelasnya.

Ssebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 kasus Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) massal masih menjadi masalah besar yang terus mengancam Pekerja/Buruh Indonesia.

Hampir Seluruh sektor Industri melakukan PHK Massal. Yang terbesar disektor industri Tekstil dan alas kaki karena ini sektor padat karya yang menampung jumlah besar Pekerja/Buruh didalamnya. Lalu disusul dengan sektor industri Otomotif, Telekomunikasi, Perbankan dan yang lainnya.

Banyak penyebab atas terjadinya PHK massal tersebut, hal ini tergantung dari jenis sektor industri tersebut. Namun saya menyoroti Salah satu yang paling dirasakan sebab terjadinya tutupnya perusahaan dan sepinya perdagangan domestik kita adalah Peraturan Menteri Perdagangan No.8 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Bahwa peraturan tersebut telah membuat membanjirnya barang-barang import ke Indonesia. Barang yang datang ke Indonesia ternyata barang yang sudah ada dan di produksi Di Indonesia mulai dari pakaian jadi, tas, dan perlengkapannya sampai suku cadang kendaraan seperti baut masuk ke indonesia dengan harga yang lebih murah dari barang lokal yang ada di Indonesia. 

Pada akhirnya Perusahaan Lokal Tutup karena hasil barang produksi tidak ada yang beli karena banjirnya produk import dan PHK massal pun terjadi. Mirah meminta kepada Pemerintah untuk mencabut Permendag No.8/2024 untuk menyelamatkan Pekerja/Buruh dan pelaku usaha Indonesia.