NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan produk olahan rumput laut non-hidrokoloid. Diversifikasi produk rumput laut penting untuk mendukung pengembangan hilirisasi.

“Kita perlu mendorong lahirnya inovasi produk olahan rumput laut non-hidrokoloid, seperti suplemen nutrisi, pakan, biostimulan, bioplastik, kosmetik, dan bahan kemasan ramah lingkungan. Dengan demikian, hilirisasi ini akan membuka peluang usaha yang menjanjikan,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta.

Menilik peluang pasar global, biostimulan dan pakan ternak berpotensi besar dikembangkan. Hal ini merujuk proyeksi yang dilakukan Precedence Research, pada pasar rumput laut non-hidrokoloid, seperti pasar biostimulan global (termasuk dari rumput laut), pada tahun 2024 diperkirakan mencapai USD 4,36 miliar dan diprediksi tumbuh menjadi USD12,85 miliar pada tahun 2034 (CAGR 11,42 persen).

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kebutuhan praktik pertanian yang berkelanjutan. Sedangkan The World Bank memprediksi pasar rumput laut non hidrokoloid, khususnya untuk pakan ternak sebesar USD1,2 miliar pada tahun 2030 dan USD6,4 miliar pada tahun 2050.

KKP akan berkontribusi menyiapkan masukan peta Jalan dan rencana aksi nasional pengembangan industri rumput laut terpadu 2025–2029. Dokumen tersebut dirancang untuk membuka cakrawala baru bagi pemanfaatan rumput laut Indonesia secara lebih optimal, inovatif sekaligus bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas kelautan. "Sejatinya rumput laut menawarkan solusi untuk berbagai tantangan industri modern,” kata Tornanda.

Berkolaborasi dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui Global Quality and Standar Program (GQSP) Fase 2, Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN) dan Ditjen PDSPKP telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Menguak Peluang Bisnis Olahan Rumput Laut Non Hidrokoloid' beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan dokumen dan melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari sektor publik, swasta, hingga komunitas akademik.

“Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian menjadi kunci keberhasilan pengembangan komoditas rumput laut non-hidrokoloid,” jelas Tornanda.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menekankan pentingnya peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui penerapan program ekonomi biru. Strategi ini dinilai mampu memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global.

Sebelumnya Trenggono juga telah bertemu Deputy to the Director General of UNIDO Ciyong Zou di Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebutt diharapkan kerja sama tersebut dapat meningkatkan kualitas produksi rumput laut dan udang nasional. KKP mendapat dukungan dari Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) dalam mengembangkan industri rumput laut dan udang dalam negeri. Dukungan tersebut melalui kolaborasi pelaksaan Project Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia Fase 2 senilai 2 juta Euro yang akan berlangsung sampai tahun depan. 

“Untuk rumput laut dan udang kami sudah membangun modelingnya budidayanya di Wakatobi, dan Kebumen. Dengan kolaborasi bersama UNIDO kami harap semakin meningkatkan kualitas produksi dan daya saing produk yang dihasilkan,” ungkap Trenggono.

Tujuan utama proyek tersebut untuk memperkuat kontribusi rantai nilai rumput laut dan udang terhadap pembangunan ekonomi, mata pencaharian dan ekosistem agar tahan terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui dukungan kerjasama dengan UNIDO ini  diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan produk perikanan Indonesia melalui inovasi, diversifikasi, peningkatan kualitas, dan kepatuhan terhadap standar kualitas produk perikanan dan kelautan. 

Pelaksanaan proyek rumput laut dilakukan di Takalar, Jeneponto, Makasar, Maros (Sulsel), Wakatobi, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruna, Denpasar dan Karawang. Sedangkan untuk udang di Tarakan, Bulungan, Sidodarjo, Gresik, Pinrang, Barru, dan Lampung Selatan.

Trenggono menambahkan, pelaksanaan proyek hasil kolaborasi dengan Badan Khusus PBB tersebut sekaligus untuk mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan, hilirisasi, dan makan bergizi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengembangan teknologi pengolahan biostimulan rumput laut, budidaya udang, serta budidaya rumput laut jenis baru (Ulva) di beberapa wilayah percontohan.