NERACA

Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) menyatakan komitmennya dalam mendorong kemajuan pengusaha UMKM yang dikelola oleh perempuan. 

Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, di Jakarta. 

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, perempuan memegang peran yang sangat strategis dalam sektor UMKM. 

"Saat ini, sekitar 64 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ini adalah kekuatan ekonomi yang nyata, yang perlu terus kita dukung dan kembangkan,” ujar Maman.

Hal ini menunjukkan, peran serta perempuan dalam membuka lapangan pekerjaan dimulai dari rumahnya sendiri sekaligus berdaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta berkontribusi dalam menciptakan perekonomian yang inklusif serta berkesinambungan. 

Pemerintah, kata Maman, juga telah menggulirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha perempuan, seperti kemudahan perizinan melalui OSS, pemanfaatan ruang publik sebesar 30 persen untuk UMKM, serta pengalokasian 40 persen belanja pemerintah dan BUMN untuk produk UMKM. 

"Akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program pendampingan dan pelatihan juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan pengusaha perempuan,” ujar Maman.

Melalui kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Petempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Menteri Maman berharap pengarusutamaan gender dapat semakin melembaga dalam ekosistem UMKM. 

"Kolaborasi ini penting agar pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan program nyata," ujar Maman.

Maman juga mengapresiasi KemenPPPA, yang terus berupaya melakukan pemberdayaan perempuan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama 11 kementerian/lembaga lainnya.

"Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi tonggak penting dalam mendorong kemajuan perempuan di Indonesia, termasuk penguasaha UMKM perempuan," kata Maman.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, penandatanganan nota Kesepahaman pada hari ini menjadi lebih istimewa karena dilakukan pada Hari Kartini. 

"Hal ini mepertegas semangat kolaborasi dan sinergi, namun juga mempertegas dukungan untuk menciptakan ruang-ruang aman dan produktif bagi perempuan dan anak dalam menyuarakan gagasan atau aspirasi, mengembangkan potensi mereka, membangun jaringan, dan mengambil peran sentral dalam setiap aspek pembangunan," ujar Arifatul Choiri Fauzi.

Tidak hanya Kementerian UMKM dan Kemenerian PPPA, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan di pasar global, khususnya Australia. Pelaku UMKM perempuan dapat menjadi pelopor dalam inovasi, ketangguhan, dan kemajuan perdagangan. Potensi tersebut dapat  terwujud jika hambatan bagi perempuan untuk berkiprahdi perdagangan internasional dapat diatasi,seperti tersedianya akses untuk meningkatkan pengetahuanpara pelaku UMKM perempuan tentang pasar negara mitra.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan, “kami juga berharap para  pelaku UMKM perempuan dapat menyampaikan usulan terkait kebijakan dalam forum ini. Hal itu guna mendukung keterlibatan yang lebih besar bagi pelaku UMKM perempuan pada perdagangan  internasional, khususnya antara Indonesia dan Australia”.

Sebab, lanjut Dyah, pelaku UMKM perempuan dapat menjadi pelopor dalam inovasi, ketangguhan, dan  kemajuan perdagangan. “Untuk mewujudkannya, tentu hal-hal yang menghambat keterlibatan perempuan harus segera kita atasi,” ujar Roro.

Roro menuturkan, forum dialog ini juga disiapkan untuk menggali minat dan potensi UMKM perempuan  dalam melakukan ekspor, termasuk upaya mitigasi risiko terhadap hambatan ekspor di lapangan. Forum ini diharapkan dapat membuka dialog mengenai tantangan yang dihadapi perempuan dalam usaha  mereka menuju ekspor, sesi praktis tentang pembiayaan perdagangan, dan wawasan tentang pasar Australia.

Roro mengatakan, pelaku UMKM perempuan dapat memanfaatkan kantor-kantor konsultasi milik Kementerian Perdagangan di daerah untuk memperoleh informasi  pasar  hingga  pengembangaan  produk  ekspor. Adapun  kantor-kantor konsultasi tersebut meliputi  Export  Center  di  Surabaya  dan  Makassar, serta Free Trade Agreement (FTA) Center yang berlokasi di Bandung, Semarang, dan Jakarta.