Koperasi Perbanyak Rumah Pengolahan Susu di Daerah untuk Program MBG
Sentul - Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyatakan kesiapannya untuk membantu memperbanyak tempat pengolahan susu milik koperasi di seluruh Indonesia. "Pasalnya, Rumah Susu milik koperasi ini yang melayani dapur-dapur di program Makan Bergizi Gratis," ungkap Ferry, pada acara peresmian Rumah Susu Unit Sentul milik Koperasi Konsumen Kujang Sauyunan Berdikari, di Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Ketika itu, kata Ferry, banyak produksi hasil susu dari para peternak dan koperasi tidak terserap Industri Pengolahan Susu (IPS). "Maka, saya selalu menekankan bahwa koperasi harus memiliki IPS sendiri. Saya mengapresiasi Koperasi Konsumen Kujang Sauyunan Berdikari karena mampu membangun dan mengembangkan konsep Rumah Susu," terang Ferry.
Bahkan, lanjut Ferry, koperasi tersebut juga mampu membuat ekosistem sendiri dalam mata rantai MBG, yakni memiliki pengolahan susu sendiri, juga membuat dapur MBG.
Bagi Ferry, Rumah Susu ini menjadi salah satu simpul kunci dalam rantai pasok susu nasional, yang tidak hanya menyuplai kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan sektor koperasi dan peternakan rakyat di hulu.
"Rumah Susu hadir sebagai upaya nyata mengangkat nilai tambah susu segar dari peternak sapi perah lokal," imbuh Ferry.
Lebih dari itu, Ferry menjelaskan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan sebanyak 80 ribu Kopdes seluruh Indonesia, juga bisa mendirikan unit pengolahan susu sendiri, di samping unit-unit usaha lain yang bisa digeluti Kopdes. "Intinya, Unit Pengolahan Susu bisa menjadi salah satu unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa susu merupakan produk wajib untuk program MBG, khususnya di daerah yang memiliki peternakan sapi perah. "Artinya, program MBG bisa menyerap produksi susu dari peternak lokal," kata Dadan.
Menurut Dadan, salah satu fungsi kehadiran BGN adalah Creating Demand, khususnya dalam penyerapan produksi susu peternak lokal. "MBG harus meningkatkan gairah ekonomi di masyarakat," ucap Dadan.
Ketua Koperasi Kujang Sauyunan Berdikari Muchlido Apriliast menambahkan, metode Rumah Susu seperti ini bisa ditularkan atau direplikasi di daerah lain yang memiliki potensi peternakan sapi perah.
"Termasuk ke daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah," ujar Muchlido yang juga sebagai pembina dari Perhimpunan Peternak Muda Indonesia (Perpami).
Terkait MBG, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan program MBG mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.
Menurut Anindya atau bniasa disapa Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.
“Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin.
Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.
“Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambah Anin.
Selain manfaat ekonomi, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Dengan gizi yang cukup, siswa diharapkan lebih fokus dalam belajar, memiliki energi lebih baik, dan menurunkan risiko sakit yang berdampak pada absensi di sekolah.
Tidak hanya itu, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Helvi Moraza menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM.
"Dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang," kata Helvi.
Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.
"Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah," ujar Helvi.
Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp600 juta per bulan.
Adapun untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.
"Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan," kata Helvi.
Koperasi Perbanyak Rumah Pengolahan Susu di Daerah untuk Program MBG
Sentul - Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyatakan kesiapannya untuk membantu memperbanyak tempat pengolahan susu milik koperasi di seluruh Indonesia. "Pasalnya, Rumah Susu milik koperasi ini yang melayani dapur-dapur di program Makan Bergizi Gratis," ungkap Ferry, pada acara peresmian Rumah Susu Unit Sentul milik Koperasi Konsumen Kujang Sauyunan Berdikari, di Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Ketika itu, kata Ferry, banyak produksi hasil susu dari para peternak dan koperasi tidak terserap Industri Pengolahan Susu (IPS). "Maka, saya selalu menekankan bahwa koperasi harus memiliki IPS sendiri. Saya mengapresiasi Koperasi Konsumen Kujang Sauyunan Berdikari karena mampu membangun dan mengembangkan konsep Rumah Susu," terang Ferry.
Bahkan, lanjut Ferry, koperasi tersebut juga mampu membuat ekosistem sendiri dalam mata rantai MBG, yakni memiliki pengolahan susu sendiri, juga membuat dapur MBG.
Bagi Ferry, Rumah Susu ini menjadi salah satu simpul kunci dalam rantai pasok susu nasional, yang tidak hanya menyuplai kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan sektor koperasi dan peternakan rakyat di hulu.
"Rumah Susu hadir sebagai upaya nyata mengangkat nilai tambah susu segar dari peternak sapi perah lokal," imbuh Ferry.
Lebih dari itu, Ferry menjelaskan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan sebanyak 80 ribu Kopdes seluruh Indonesia, juga bisa mendirikan unit pengolahan susu sendiri, di samping unit-unit usaha lain yang bisa digeluti Kopdes. "Intinya, Unit Pengolahan Susu bisa menjadi salah satu unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa susu merupakan produk wajib untuk program MBG, khususnya di daerah yang memiliki peternakan sapi perah. "Artinya, program MBG bisa menyerap produksi susu dari peternak lokal," kata Dadan.
Menurut Dadan, salah satu fungsi kehadiran BGN adalah Creating Demand, khususnya dalam penyerapan produksi susu peternak lokal. "MBG harus meningkatkan gairah ekonomi di masyarakat," ucap Dadan.
Ketua Koperasi Kujang Sauyunan Berdikari Muchlido Apriliast menambahkan, metode Rumah Susu seperti ini bisa ditularkan atau direplikasi di daerah lain yang memiliki potensi peternakan sapi perah.
"Termasuk ke daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah," ujar Muchlido yang juga sebagai pembina dari Perhimpunan Peternak Muda Indonesia (Perpami).
Terkait MBG, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan program MBG mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.
Menurut Anindya atau bniasa disapa Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.
“Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin.
Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.
“Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambah Anin.
Selain manfaat ekonomi, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Dengan gizi yang cukup, siswa diharapkan lebih fokus dalam belajar, memiliki energi lebih baik, dan menurunkan risiko sakit yang berdampak pada absensi di sekolah.
Tidak hanya itu, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Helvi Moraza menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM.
"Dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang," kata Helvi.
Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.
"Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah," ujar Helvi.
Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp600 juta per bulan.
Adapun untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.
"Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan," kata Helvi.
NERACA
Sentul - Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyatakan kesiapannya untuk membantu memperbanyak tempat pengolahan susu milik koperasi di seluruh Indonesia. "Pasalnya, Rumah Susu milik koperasi ini yang melayani dapur-dapur di program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ungkap Ferry, pada acara peresmian Rumah Susu Unit Sentul milik Koperasi Konsumen Kujang Sauyunan Berdikari, di Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Ketika itu, kata Ferry, banyak produksi hasil susu dari para peternak dan koperasi tidak terserap Industri Pengolahan Susu (IPS). "Maka, saya selalu menekankan bahwa koperasi harus memiliki IPS sendiri. Saya mengapresiasi Koperasi Konsumen Kujang Sauyunan Berdikari karena mampu membangun dan mengembangkan konsep Rumah Susu," terang Ferry.
Bahkan, lanjut Ferry, koperasi tersebut juga mampu membuat ekosistem sendiri dalam mata rantai MBG, yakni memiliki pengolahan susu sendiri, juga membuat dapur MBG.
Bagi Ferry, Rumah Susu ini menjadi salah satu simpul kunci dalam rantai pasok susu nasional, yang tidak hanya menyuplai kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan sektor koperasi dan peternakan rakyat di hulu.
"Rumah Susu hadir sebagai upaya nyata mengangkat nilai tambah susu segar dari peternak sapi perah lokal," imbuh Ferry.
Lebih dari itu, Ferry menjelaskan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan sebanyak 80 ribu Kopdes seluruh Indonesia, juga bisa mendirikan unit pengolahan susu sendiri, di samping unit-unit usaha lain yang bisa digeluti Kopdes. "Intinya, Unit Pengolahan Susu bisa menjadi salah satu unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa susu merupakan produk wajib untuk program MBG, khususnya di daerah yang memiliki peternakan sapi perah. "Artinya, program MBG bisa menyerap produksi susu dari peternak lokal," kata Dadan.
Menurut Dadan, salah satu fungsi kehadiran BGN adalah Creating Demand, khususnya dalam penyerapan produksi susu peternak lokal. "MBG harus meningkatkan gairah ekonomi di masyarakat," ucap Dadan.
Ketua Koperasi Kujang Sauyunan Berdikari Muchlido Apriliast menambahkan, metode Rumah Susu seperti ini bisa ditularkan atau direplikasi di daerah lain yang memiliki potensi peternakan sapi perah.
"Termasuk ke daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah," ujar Muchlido yang juga sebagai pembina dari Perhimpunan Peternak Muda Indonesia (Perpami).
Terkait MBG, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan program MBG mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.
Menurut Anindya atau bniasa disapa Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.
“Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin.
Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.
“Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambah Anin.
Selain manfaat ekonomi, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Dengan gizi yang cukup, siswa diharapkan lebih fokus dalam belajar, memiliki energi lebih baik, dan menurunkan risiko sakit yang berdampak pada absensi di sekolah.
Tidak hanya itu, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Helvi Moraza menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM.
"Dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang," kata Helvi.
Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.
"Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah," ujar Helvi.
Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp600 juta per bulan.
Adapun untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.
"Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan," kata Helvi.
