Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini  mengalami tekanan cukup berat dalam beberapa waktu terakhir. Tekanan ini membuat kekhawatiran muncul di berbagai kalangan, mulai dari pelaku pasar hingga masyarakat umum. Meskipun demikian, pemerintah tetap menunjukkan sikap optimis dalam merespon gejolak tersebut, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh dan mampu menghadapi tantangan global yang ada.

Pelemahan rupiah saat ini banyak dipengaruhi oleh dinamika global, khususnya kebijakan moneter Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga tinggi. Kebijakan tersebut membuat dolar menjadi instrumen investasi yang lebih menarik, sehingga dana asing cenderung mengalir ke negeri Paman Sam. Situasi ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, melainkan juga oleh berbagai negara berkembang lainnya yang mengalami tekanan serupa terhadap mata uang mereka.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo,  BI akan terus berada di pasar untuk melakukan intervensi guna menstabilkan nilai tukar rupiah. Intervensi ini dilakukan melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Pemerintah bersama BI merespon kondisi ini dengan menyiapkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat cadangan devisa negara melalui peningkatan ekspor dan optimalisasi penerimaan dari sektor pariwisata serta investasi asing. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi tekanan eksternal yang tidak menentu.

Selain itu, langkah stabilisasi nilai tukar juga dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen moneter yang dimiliki Bank Indonesia. Intervensi pasar dilakukan secara aktif, baik di pasar spot, instrumen derivatif domestik, maupun melalui pembelian surat berharga negara. Kebijakan suku bunga juga terus disesuaikan dengan kondisi terkini agar tetap kompetitif serta mampu meredam arus keluar modal.

Menurut Menkeu  Sri Mulyani Indrawat,  ekonomi Indonesia masih dalam jalur yang sehat. Sektor riil tetap tumbuh, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, dan belanja pemerintah berjalan dengan efisien. Semua ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak global.

Dari sisi fundamental ekonomi, Indonesia masih menunjukkan performa yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional terus terjaga di kisaran lima persen, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang tetap solid. Neraca perdagangan juga masih mencatatkan surplus dalam beberapa bulan terakhir, menandakan bahwa sektor ekspor tetap tumbuh meski ada tekanan dari sisi global.

Tidak hanya itu. Cadangan devisa Indonesia juga berada pada level yang aman, cukup untuk membiayai impor serta utang luar negeri selama berbulan-bulan ke depan. Hal ini menjadi bantalan penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Selain itu, inflasi juga masih berada dalam rentang target, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif terjaga meski tekanan nilai tukar terjadi.

Benar, fundamental ekonomi di Indonesia berada dalam kondisi kuat. Penguatan ini disebabkan karena keyakinan investor muncul kembali setelah melihat capaian positif bank-bank pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Optimisme pemerintah juga didasarkan pada berbagai indikator lain yang menunjukkan ketahanan ekonomi domestik. Sektor industri, pertanian, dan jasa menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri juga terus terjadi, didorong oleh berbagai kebijakan reformasi struktural yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, pemerintah tetap menyadari bahwa pelemahan rupiah dapat menimbulkan dampak terhadap harga-harga barang impor dan potensi kenaikan inflasi. Oleh karena itu, langkah antisipatif dilakukan melalui penguatan program perlindungan sosial, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.