NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman beberkan strategi kunci pemerintah dalam mencapai swasembada gula nasional. Strategi-strategi ini difokuskan pada peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, pemberdayaan petani secara berkelanjutan dan  peningkatan pendapatan petani tebu.

“Alhamdulillah pangan kita sudah cukup. Stok kita tertinggi selama merdeka yaitu 4 juta ton. Jadi sekarang kita mulai melihat komoditas perkebunan yaitu tebu, kopi, kakao, karet dan lain sebagainya. Kita fokus tebu, semoga 2 hingga 3 tahun, paling lambat 4 atau 5 tahun, Indonesia bisa mulai meraih swasembada gula,” kata Amran.

 Lebih lanjut, Mentan Amran merinci enam strategi kunci yang akan dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif dalam mewujudkan swasembada gula nasional.

 "Pertama, melakukan penguatan penyuluhan kepada petani, kedua, memperbaiki sistem pengelolaan perkebunan tebu, ketiga, menyediakan sarana produksi, termasuk memberikan kemudahan akses pupuk, yang berikutnya adalah irigasi, yang kelima pengelolaan tanah dan yang keenam adalah harga harus menguntungkan petani. Kalau ini diberesin semua, swasembada jadi kenyataan,” jelas Amran.

Amran juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan keenam strategi tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, maupun swasta.

“Alhamdulillah, kita bekerja keras dan bergandengan tangan. Ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Ini adalah PR kita bersama. Termasuk ada Pak Plt. Gubernur, ada juga PTPN. Kita kolaborasi, pasti bisa,” ucap Amran.

Amran juga bertekad untuk meningkatkan produktivitas gula nasional yang saat ini masih di kisaran 4 ton per hektar. Seperti diketahui, data menunjukkan produksi gula per hektar sempat menembus angka 14 ton, yakni terjadi pada era 1930-an.

“Ini berarti harus ada yang dibenahi. Doakan mudah-mudahan minimal produksi gula kita bisa seperti jaman dulu lagi, minimal 14  ton lah produksinya,” ujar Amran.

Selain itu, melihat tren produksi saat ini, Mentan Amran juga optimis kebutuhan gula konsumsi dalam negeri mampu tercukupi sepenuhnya paling lambat di tahun 2026.

“Kita penuhi dulu gula konsumsi. Kalau tadi Pak Dirut bilang, paling lambat tahun depan gula konsumsi sudah beres. Tapi jangan hanya gula konsumsi. Kita kejar juga gula industri. Kalau ini berhasil, kita bisa menghemat devisa hingga Rp40 triliun.” tukas Amran.

Seperti diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2023 menargetkan swasembada gula konsumsi tercapai pada 2028, dan swasembada gula industri serta bioetanol pada 2030. Saat ini, produksi gula nasional pada 2024 tercatat 2,46 juta ton, naik 8,57 persen dari 2023. Namun, kebutuhan nasional mencapai 8,1 juta ton, sehingga masih perlu tambahan 5,6 juta ton untuk mencapai swasembada.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bakal memperkuat ekosistem petani tebu di Jawa Timur (Jatim), khususnya di Koperasi Produsen Usaha Bersama (KPUB) Rosan Kencana berikut koperasi-koperasi primernya, dalam  memproduksi tebu guna menjaga ketahanan pangan sektor gula nasional.

"Kita akan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti para Kepala Dinas setempat, Pabrik Gula (PG), dan koperasinya," ucap Direktur Utama (Dirut) LPDB Supomo.

Tidak hanya itu, Supomo menjelaskan bahwa kolaborasi itu penting agar penyaluran dana bergulir bisa tepat sasaran dan tepat guna.

"Jadi, Kemenkop melalui LPDB akan memastikan bahwa dana yang disalurkan itu bisa kembali dan bisa disalurkan kembali kepada para petani lainnya," kata Supomo.

Supomo menambahkan, pihaknya akan membantu cara mengajukan proposalnya, dan yang berada di daerah tidak perlu harus datang ke Jakarta karena sudah ada yang namanya e-Proposal. "Kita akan pandu dari Jakarta dalam pembuatan proposal melalui telepon, email, dan sebagainya," ucap Supomo.

Lebih lanjut menurut Supomo, untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB, koperasinya harus sehat secara kelembagaannya. "Kalau tidak sehat, bagaimana bisa koperasi mengembalikannya. Karena, ini kan uang rakyat juga," ungkap Supomo.

LPDB melakukan sosialisasi di tingkat provinsi dengan mengumpulkan beberapa koperasi bekerja sama dengan dinas-dinas koperasi provinsi dan kabupaten/kota. Dari situ LPDB bisa melihat, dimapping mana yang tidak sehat atau lainnya.

"Hal terpenting itu, para pengurus koperasi dalam rangka penyehatan ini harus mempunyai jiwa entrepreneur," pungkas Supomo.